Dokter Di Sumut Sulit Dapat Ijazah

  • Bagikan
IJAZAH. DPRD Sumut mengaku heran dokter muda di Sumut sulit mendapatkan ijazah. Ilustrasi
IJAZAH. DPRD Sumut mengaku heran dokter muda di Sumut sulit mendapatkan ijazah. Ilustrasi

Medan (Waspada): Para dokter muda di Sumut mengaku sulit dapat ijazah meski mereka sudah menamatkan kuliah.

“Para dokter muda di Sumut sulit dapat ijazah, tapi sudah tamat kuliah,” sebut Ketua Komisi E DPRD Sumut Dimas Tri Adjie.

Hal itu disebutkan Dimas dalam rapat dengar pendapat dengan Pergerakan Dokter Muda Indonesia (PDMI) Sumatera Utara di ruang dewan, Selasa (11/2).

Kebingungan mengemuka setelah dewan mendengarkan keluhan sejumlah dokter yang mengaku sulit mendapatkan ijazah

Hal itu lantaran ada regulasi dari pihak Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) di Jakarta.

Regulasi tersebut tertuang pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 (PDF) tentang Pendidikan Kedokteran, yakni pasal 36 ayat 1.

Bunyinya: “Untuk menyelesaikan program profesi dokter atau dokter gigi, mahasiswa harus lulus uji kompetensi yang bersifat nasional, sebelum mengangkat sumpah sebagai dokter atau dokter gigi,”

Bagi Ketua PDMI dr Nizam, pihaknya tidak habis pikir mengapa regulasi itu masih dipertahankan

Padahal, katanya, undang-undang itu sudah dibatalkan pada amar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) NOMOR 10/PUU-XV/2017.

Isinya, “Sertifikat profesi [ijazah] sebagai salah satu syarat memperoleh sertifikat kompetensi, sedangkan sertifikat kompetensi merupakan persyaratan untuk mendaftar ke KKI guna mendapatkan Surat Tanda Registrasi dokter (STR).”

“Artinya kami harusnya mendapatkan ijazah kami dulu, baru ikut uji kompetensi, karena kami sudah menyelesaikan pendidikan dokter,” kata Nizam.

Ketua PDMI Sumut, dr Nizam mengatakan persoalan atas sulitnya mereka mendapatkan ijazah meski telah menyelesaikan pendidikan dokter terjadi karena pihak kampus selalu berpedoman pada.

Keberatan

Pihak kampus sendiri menurut Nizam hingga saat ini tetap menjadikan undang-undang ini untuk tidak menerbitkan langsung ijazah mereka.

Kondisi ini membuat para dokter yang sudah menyelesaikan pendidikan menjadi keberatan, karena mereka tetap berstatus sebagai mahasiswa dan wajib membayar uang bimbingan.

“Peraturan ini telah menghalangi kami untuk mendapatkan ijazah dokter, padahal kami telah menyelesaikan semua proses pembelajaran dan telah dinyatakan lulus oleh FK [fakultas kedokteran],” ujarnya.

PDMI berharap, sengkarut soal ijazah mereka tersebut menjadi perhatian pemerintah, sehingga mereka tidak sulit untuk melakukan pengabdian di tengah masyarakat.

“Kalau ini terjadi terus, maka kita akan kekurangan tenaga dokter. Karena untuk ikut kompetensi itu juga dibutuhkan biaya yang banyak yang kadang membuat kami semakin kesulitan,” pungkasnya.

Menanggapi hal ini, DPRD Sumut melalui Komisi E berjanji akan mengundang lembaga pendidikan di Sumut yang menyelenggarakan pendidikan jurusan kedokteran. “Barulah kita nanti ambil kesimpulan dan hasilnya akan disampaikan ke pusat,” kata Ketua Komisi E, Dimas Tri Adjie. (cpb)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *