Dirjen Pendis Kemenag Diapresiasi Perjuangkan Nasib Guru Honor

  • Bagikan
GURU honor. Dirjen Pendis Kemenag diapresiasi perjuangkan nasib guru honor. Ilustrasi
GURU honor. Dirjen Pendis Kemenag diapresiasi perjuangkan nasib guru honor. Ilustrasi

MEDAN (Waspada): Asosiasi Guru Agama Islam Indonesia (AGPAII) Sumut dan Federasi Guru Swasta Indonesia (FSGI) apresiasi Dirjen Pendis Kemenag RI, jika serius memperjuangkan nasib guru agama honor untuk ikut masuk dalam formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hal itu disampaikan Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia(FSGI),Fahriza Marta Tanjung, Jumat(12/3).

Kata dia, berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Dirjen Pendis Kemenag, tentu patut diapresiasi jika memang serius untuk memperjuangkan nasib guru PAI Honorer.

Tetapi jika menyimak pernyataan beliau masih diragukan apakah guru PAI Honorer bisa ikut seleksi PPPK tahun ini atau tidak. Mengingat proses untuk seleksi PPPK tahun ini terus berjalan.

“Jika dikatakan kendalanya terkait mekanisme seleksi termasuk instrumen seleksi, sepertinya merupakan hal yang sepele tidak terlalu kompleks untuk diselesaikan. Persoalannya adalah ketika Kemenag memperjuangkan guru PAI Honorer, kuota siapa yang mau mereka gunakan? Apakah kuota Kemenag atau kuota Pemerintah Daerah?  Faktanya, kuota yang masih banyak tersisa itu adalah kuota Pemda,” ujarnya.

Kata dia, dari 1.032.714 kuota yang tersedia untuk guru PPK, yang diusulkan Pemda hanya 568.238 formasi. Jika digunakan kuota Pemda maka konsekuensinya Pemda lah yang akan menanggung gaji mereka.

Jika digunakan kuota Kemenag, tentu bertentangan dengan UU Pemda bahwa guru-guru pada sekolah formal kewenangan pengangkatannya ada pada Pemerintah Daerah..

“Dengan demikian akan jadi percuma jika hanya Kemenag yang punya niatan untuk mem-PPPK-kan guru PAI honorer tetapi Pemerintah Daerahnya tidak mau. Political will yang baaik dari Pemda untuk mengangkat guru PAI honorer sangat diperlukan.Apalagi kuota Pemda untuk pengangkatan PPPK masih tersisa,” paparnya.

Koordinasi

Ketua AGPAII Sumut,Ali Nurdin,MA menyampaikan, Kemenag juga harus berkoordinasi dengan Bupati/Wali kota, karena usulan pengangkatan PPPK bagi guru agama SD dan SMP berasal dari usulan Pemkab bupati/walikota.

Mereka juga mengusulkan ke menteri pendidikan berapa kebutuhan guru agama di daerah. Jadi dengan demikian terdapat koordinasi yang terpadu antar lembaga dan instansi pemerintah.

“AGPAII dalam hal ini adalah lembaga independen yang berada di luar sistem birokrasi pemerintah, namun mempunyai kekuatan untuk melakukan koordinasi dan advokasi dengan DPR dan stekholder lainnya. Alhamdulillah mudah-mudahan hal ini cepat terealisir sebelum akhir Maret ini,” kata Ali Nurdin.

Kementerian Agama (Kemenag) terus mendata sekitar 120.000 honorer guru agama yang tersebar di berbagai penjuru Indonesia. Pendataan dilakukan sebagai upaya Kemenag membantu para guru agama yang berstatus honorer agar bisa masuk dalam proses seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) terus mendata sekitar 120.000 honorer guru agama yang tersebar di berbagai penjuru Indonesia. Pendataan dilakukan sebagai upaya Kemenag membantu para guru agama yang berstatus honorer agar bisa masuk dalam proses seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenag Nizar mengatakan, untuk mendapatkan data yang pasti, Kemenag bersama kementerian dan lembaga terkait saat ini terus memverifikasi dan memvalidasi data honorer guru agama.

Kemenag, lanjut dia, secara internal juga mendata berapa total guru agama dengan status honorer di sekolah, baik guru agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. (m22)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *