Waspada
Waspada » Dipertanyakan, Hubungan Oknum DPP PD Dengan Akun Pendukung Papua Merdeka
Medan

Dipertanyakan, Hubungan Oknum DPP PD Dengan Akun Pendukung Papua Merdeka

PROF Yusuf Leonard Henuk (tengah) dan kuasa hukum saat melapor di Poldasu. Kuasa hukum mempertanyakan hubungan oknum DPP PD dengan akun pendukung Papua Merdeka. Waspada/Ist
PROF Yusuf Leonard Henuk (tengah) dan kuasa hukum saat melapor di Poldasu. Kuasa hukum mempertanyakan hubungan oknum DPP PD dengan akun pendukung Papua Merdeka. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Prof Yusuf Leonard Henuk mempertanyakan hubungan oknum elit di DPP Partai Demokrat dengan akun Sipelebegu ni-Vanuatu yang disebut-sebut sebagai pendukung Papua Merdeka yang telah dilaporkan ke Polda Sumut.

Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara (USU) itu pun menduga ada unsur kedekatan dari oknum elit PD itu dengan pendukung Papua Merdeka.

“Pertanyaannya apa hubungan akun-akun yang kita laporkan ini. Kenapa mereka bisa kompak membagikan isu rasisme di media sosial hinga viral di twitter. Seperti apa kedekatan mereka yang kita duga sebagai pendukung Papua Merdeka,” ujar Yusuf Leonard melalui kuasa hukumnya Rinto Maha dari Kantor Hukum Lazzaro Law Firm kepada wartawan, Kamis (4/2).

Rinto menilai, apa yang dilakukan akun-akun oknum DPP PD tidak mencerminkan sikap berwarga negara yang baik. Mereka, kata dia, ikut menggiring isu rasisme dengan tujuan agar masyarakat di Papua terprovokasi.

“Patut diduga agar terciptanya kondisi yang tidak baik di Papua. Padahal ini adalah hal biasa saja, tidak ada yang luar biasa. Isu itu digiring agar adanya kericuhan di Papua dan secara otomatis klien kita ditangkap tanpa adanya laporan. Inikan jelas salah, dan mereka inilah yang telah secara jelas melanggar hukum,” sebutnya.

Terpenting adalah, Papua, Maluku dan NTT sama rumpun dan satu ras, namamya Melanesia, Pahlawan nya ada Frans Kesipo (Papua), Matulessy (Ambon) Frans Seda (NTT). Ini sejarahnya. “Kien kita ini asli orang NTT.

Tidaklah mungkin sesama suku dan ras menghina satu sama lain. Ini hanyalah isu semata yang sengaja digoreng agar tericiptanya kegaduhan dan klien kita yang hanya berpendapat tersandera hukum. Padahal yang membuat kegaduhan mereka, itulah yang telah kita laporkan tersebut,” katanya lagi.

Rinto tidak mempersalahkan jika belakangan terlapor Jansen Sitindaon membantah dirinnya ikut membagikan tangkapan layar cuitan Prof Yusuf. Namun, mereka mempunyai bukti atas keterlibatan politisi PD tersebut dalam membagikan tangkapan layar cuitan kliennya. Dan segala bukti yang ada juga telah diserahkan ke penyidik Polda Sumut.

Untuk itu, ia meminta kepada teman-teman mahasiswa Papua yang menimbang ilmu di USU tidak ikut terprovokasi isu murahan seperti ini. Ia selaku kuasa hukum siap jika teman-teman mahasiswa mengajaknya untuk berdialog membahas persoalan ini. Polda Sumut pun diharapkan bisa bersikap adil dalam pengambilan tindakan. Penyidik juga diminta agar mengungkap siapa pemilik akun Sipelebegu ni-Vanuatu tersebut.

Fakta Hukum

Menyikapi dugaan rasisme terhadap mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai, Guru Besar USU Yusuf Leonard Henuk terkait AHY dan SBY, dan Abu Janda, Sekjen Jokowi Centre, Imanta Ginting kepada wartawan mengatakan, penanganan laporan atas kasus tersebut jangan sampai terbawa arus komunikasi viral netizen, tetapi harus mengedepankan fakta hukum.

Menurut Imanta, kasus tersebut menjadi polemik berkepanjangan karena turut ‘dimainkan’ oleh pihak-pihak yang punya kepentingan tertentu.

“Perlu ada tindakan tegas dari kepolisian dan lembaga-lembaga terkait. Kalau dibiarkan akan menjadi preseden buruk bagi bangsa kita yang berdampak pada disharmonisasi masyarakat dan konflik horizontal,” katanya.

Sebagaimana diberitakan, postingan foto dan status media sosial yang provokatif ditambah status-status bernada provokatif oleh para netizen membuat suasana dishamonis di tengah masyarakat.

Untuk itu, Imanta meminta penegak hukum mengusut pihak-pihak yang berbuat dan orang-orang sengaja menyunting dan memviralkan status tersebut.

Menurutnya, provokasi yang dilakukan pemilik akun medsos potensial merusak keutuhan bangsa. “Melihat perkembangan situasi saat ini, ada kelompok-kelompok yang mencoba bermain untuk memecah belah keutuhan bangsa.

Ini bukan sekadar masalah status di medsos, tetapi sudah menyangkut masalah keutuhan bangsa, sehingga penegak hukum perlu bertindak cepat,” ujarnya.

Sebelumnya, Selasa (2/2) Guru Besar Fakultas Pertanian USU Prof Yusuf Leonard melaporkan empat akun twitter oknum elit PD ke Polda Sumut. Ke empat akun itu, milik Abdulah Rasyid, Muhamamd Rifai, Jansen Sitindaon, Yan A Harahap, Sipalebegu ni-Vanuta dan Prof Panjul.

Mereka diduga ikut menyebarkan isu postingan Prof Yusuf menuliskan kritik keras kepada Pigai.

Akibat postingan itu, akun Yusuf ramai diperbincangkan di media sosial. Ia diduga melakukan tindakan rasis, sehingga pengacara membantah tuduhan rasis yang disematkan ke kliennya hingga melakukan pengambilan langkah hukum.(m10)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2