Dinonjobkan, Tiga Pegawai PT PSU Gugat Plt Dirut Ke PTUN

  • Bagikan

MEDAN (Waspada): Tiga pegawai BUMD menggugat Plt Direktur PT Perkebunan Sumatera Utara (PT PSU) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.

Pasalnya, Plt Direktur PT PSU Hidayat Nasution yang baru sebulan menjabat Plt langsung mengeluarkan surat keputusan yang dinilai bertentangan dengan peraturan perusahaan dan tidak sah kepada ketiga pegawai tersebut. Ketiga pegawai tersebut langsung dinonjobkan tanpa alasan yang jelas, sehingga mereka yang sebelumnya golongan I dan II turun grid menjadi tanpa golongan.
Ironisnya, SK Non Job diberikan Plt Dirut kepada masing-masing pegawainya itu via whatsApp.

Ketiga pegawai yang dinonjobkan tersebut masing-masing Andi Mulya sebelumnya Kabag Teknik, Riswan Efendy dan Armein Endry masing-masing sebagai menejer kebun di Kabupaten Mandailing Natal.

“Terbitnya Surat Keputusan Nomor:38/DIR/KPTS/PT-PSU/2021 untuk klien kami Andi Mulya, Surat Keputusan Nomor: 39/DIR/KPTS/PT-PSU/2021 untuk klien kami, Riswan Efendy dan Surat Keputusan Nomor: 40/DIR/KPTS/PT-PSU/2021 untuk klien kami, Armein Endry yang ditandatangani oleh Plt Dirut PT PSU, Hidayat Nasution ini sangat merugikan klien kami. Sebab keputusan ini bertentangan dengan peraturan perusahaan. Karena klien kami sebelumnya tidak pernah bermasalah saat memegang jabatan,” tegas Ade Lesmana SH didampingi M Ardiansyah SH selaku kuasa hukum ketiga pegawai PT Perkebunan Sumut tersebut, Rabu (1/12) di Medan.

Dijelaskan Ade Lesmana, sebelum menonjobkan ketiganya, Plt Dirut PT PSU menurunkan golongan (grid) ketiga pegawai itu. Yang sebelumnya tercatat sebagai pegawai golongan I dan II kini menjadi pegawai non golongan dan dinonjobkan sebagai karyawan biasa tanpa ada pekerjaan.

“Padahal, penurunan golongan (grid) tidak diatur bagaimana mekanismenya. Harusnya nonjob dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja. Bukan atas perasaan suka atau tidak suka, seperti apa yang dilakukan oleh Plt Dirut PT PSU ini,” jelas Ade.

Atas keputusan yang dianggap merugikan tersebut, melalui kuasa hukum, ketiganya mengajukan gugatan ke PTUN Medan pada Senin (29/11) dengan Nomor Register 120 tahun 2021 atas nama Armein Endry, Nomor 121 tahun 2021 atas nama Riswan Efendi dan Nomor 124 tahun 2021 atas nama Andi Mulya.

“Tujuan gugatan yang dilakukan klien kami ini agar majelis hakim PTUN Medan membatalkan dan tidak men sahkan serta mencabut surat keputusan non job terhadap ketiga klien kami,” jelas Ade.
Ade menambahkan, pihaknya sudah mengirimkan surat somasi kepada Plt Dirut PT Perkebunan Sumut namun tidak mendapat respon.

Sementara, salah seorang pegawai yang dinonjobkan, Andi Mulya mengatakan, sebelumnya dia pernah mengajukan pensiun dini saat Dirut PT Perkebunan Sumut dijabat Gazhali Arief. Permohonan itu disetujui dan tinggal menunggu hitung-hitungan pesangon.

“Saat Gazhali Arief mengundurkan diri dan digantikan oleh Plt Dirut yang baru, Hidayat Nasution pesangon juga belum diterima dan terkesan digantung. Bukannya pesangon yang diberikan malah surat keputusan (SK) non job yang diterima,” ujar Andi Mulya.

Nasib serupa juga dialami dua pegawai lainnya yakni, Armein Andry dan Riswan Efendy. Keduanya sebelumnya tidak pernah bermasalah dalam menjalankan tugas. Namun tiba-tiba keduanya harus menerima SK penurunan golongan dan dinonjobkan.

“Dan surat non job itu hanya dikirim via Wa saja. Fisiknya saya tidak pernah terima langsung,”katanya.(m27)

Waspada/Andi Aria Tirtayasa

Tiga pegawai PT Perkebunan Sumut didampingi kuasa hukumnya memperlihatkan surat gugatan yang telah didaftarkan ke PTUN Medan, Rabu (1/12) di kantor kuasa hukumnya di Jl. Rajawali Medan.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *