Waspada
Waspada » Dinasti Politik Tak Sehat Dan Membahayakan
Medan

Dinasti Politik Tak Sehat Dan Membahayakan

PENGAMAT sosial politik yang juga Dekan FISIP UMSU Arifin Saleh Sirergar, S Sos MSP. Upaya-upaya membangun dinasti politik ini adalah sesuatu yang tidak sehat, membahayakan demokrasi dan juga bisa menimbulkan apa yang disebut dengan oligarki kekuasaan. Waspada/Ist
PENGAMAT sosial politik yang juga Dekan FISIP UMSU Arifin Saleh Sirergar, S Sos MSP. Upaya-upaya membangun dinasti politik ini adalah sesuatu yang tidak sehat, membahayakan demokrasi dan juga bisa menimbulkan apa yang disebut dengan oligarki kekuasaan. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Dinasti politik hingga praktik mewujudkannya harus disikapi dengan jernih dan kritis. Semua pihak harus menyadarinya bahwa upaya-upaya membangun dinasti politik ini adalah sesuatu yang tidak sehat, membahayakan demokrasi dan juga bisa menimbulkan apa yang disebut dengan oligarki kekuasaan.

“Meski tidak ada ketentuan aturan atau perundang-undangan yang melarang dinasti politik tersebut, tapi ini harus dicegah,” kata Dr Arifin Saleh Sirergar, S.Sos, MSP (foto), pengamat sosial politik yang juga Dekan FISIP UMSU kepada Waspada, Senin (3/8).

Dia mengatakan, dinasti politik itu dalam konteks Pilkada ada kaitannya dengan peran dan fungsi partai politik (parpol).

“Dinasti politik itu bisa mulus, bisa tidak. Tergantung parpol karena mereka yang memiliki hak dan kewenangan mendukung dan mengusung calon kepala daerah. Makanya, kita minta mereka kritis soal ini,” pungkas Arifin.

Menurut Arifin, hampir tidak ada ketentuan yang melarang adanya dinasti politik. Meski demikian, semua pihak harus jernih dan kritis, karena hari ini dan ke depan ini sesuatu yang tidak sehat.

“Tidak sehat, karena beberapa hal, seperti menutup peluang orang lain, menghambat regenerasi secara normal, menghambat kaderisasi dan menghilangkan kesempatan kader, membungkam demokratisasi, dan bisa menimbulkan oligarki kekuasaan,” sebutnya.

Bahkan, sambungnya, dinasti politik juga secara tidak sadar bisa membuat orang tak mau masuk partai politik dan malas berkiprah ke dunia politik.

Dia berharap, pihak yang diminta untuk kritis soal dinasti politik ini, salah satunya adalah partai politik. Sebab, upaya individu, kelompok, maupun keluarga untuk membangun dinasti politiknya tidak bisa dilepaskan dari peran dan fungsi partai politik.

Apalagi dalam hal pencalonan kepala daerah untuk maju dalam Pilkada.

Kritis

Katanya, undang-undang sudah jelas mengatur yang berhak mendukung dan mengusung calon kepala daerah adalah partai politik atau gabungan partai politik.

Di sinilah diharapkan, partai politik harus kritis melihat keberadaan calon yang akan diusung.

“Parpol harus mampu berpikir kritis, setidaknya dengan cara mengamati kapasitas bakal calon, jejak rekamnya, asal usul keluarganya, menganalisis, hingga memutuskannya,” ucapnya.

Bahkan bila dibutuhkan, katanya lagi, parpol juga boleh mengidentifikasi hingga meginvestigasi mana tahu ada niat-niat terselebung dari keluarga untuk membangun oligarki kekuasaan.

Memang tidak ada larangan orangtua ingin menjadikan anaknya menjadi penerusnya di panggung politik, apakah sebagai anggota legislatif atau kepala daerah.

“Kecuali mereka melakukan hal-hal yang culas dan curang untuk mendapatkan posisi yang dimaksud,” sebutnya. (m19)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2