Waspada
Waspada » Dinas PKP Tetap Prioritaskan Rumah Layak Huni
Medan

Dinas PKP Tetap Prioritaskan Rumah Layak Huni

KEPALA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Sumut, Ida Mariana (tiga kanan) menyampaikan paparan pada rapat dengan Komisi D DPRD Sumut, Senin (31/8). Dinas PKP tetap proritaskan bangun rumah layak huni. Waspada/Ist
KEPALA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Sumut, Ida Mariana (tiga kanan) menyampaikan paparan pada rapat dengan Komisi D DPRD Sumut, Senin (31/8). Dinas PKP tetap proritaskan bangun rumah layak huni. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman/PKP Sumut, Ida Mariana mengatakan, pihaknya tetap prioritaskan bangun rumah layak huni dan pemukiman di kawasan perkotaan dan pedesaan.

“Pada APBD 2020, Dinas PKP mengalokasikan dana cukup besar, yang sasarannya tetap prioritaskan pada rumah sederhana dan layak huni,” kata Ida Mariana.

Dia mengatakan hal itu pada rapat dengar pendapat dengan Komisi D DPRD Sumut, diketuai Anwar Sani Tarigan, dan kordinator Rahmansyah Sibarani, di ruang dewan, Senin (31/8).

Menurut Ida, cakupan rumah dan pemukiman tidak hanya layak huni, tetapi juga sehat dan terpenuhi kesehatannnya dari sudut lingkungan.

Ida juga mengatakan, DKP menganggarkan dana untuk bangun rumah subsidi yag berasal dari program pemerintah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Ini dimaksudkanmemberikan kemudahan bagi Masyarakat Bepenghasilan Rendah (MBR) agar dapat memiliki rumah yang nyaman dan dengan harga yang lebih terjangkau.

“Kebutuhan rumah berkaitan dengan backlog yang terjadi di Sumut bisa dikatagorikan menjadi backlog kepenghunian rumah dan backlog kepemilikan” jelasnya.

“Rumah subsidi diperuntukan oleh MBR dengan katagori pendapatan di bawah 5 juta. Konektivitas pembangunan rumah subsidi seperti program 1 juta rumah oleh Presiden Jokowi banyak yang salah tafsir,” katanya.

Program ini adalah upaya pemerintah untuk mengurangi  kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat (backlog).

“Pemerintah juga menyediakan skema pembiayaan perumahan subsidi melalui FLPP, SSB, BP2BT dan Tapera yang melalui Bank Daerah dan Bank Nasional” ujarnya.

“Dalam UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah juga menguraikan kewenangan dari dinas perumahan kawasan permukiman, ” katanya.

Menurut Ida, ada 3 kewenangan yang pertama bagaimana menyelesaikan kawasan kumuh permukiman.

Kemudian memfasilitasi pembangunan PSU pada perumahan permukiman, merelokasi rumah bencana dan korban pembangunan pemerintah.

Fasilitasi

Dalam kaitan ini, pemerintah provinsi wajib memfasilitasi perumahan subsidi.

“Peran Pemprov dalam pembangunan rumah subsidi dengan membangun fasilitas pembangunan PSU permukiman, seperti air minum, saluran drainase, sanitasi, sampah 3R, jalan lingkungan dan PJU, ” tambahnya.

Pada 2019, PKP menganggarkan dana TA 2019 Rp 23, 5 miliar untuk rehab rumah tidak layak huni di 10 kabupaten/kota. Adapun realisasinya Rp 22, 7 miliar.

Selanjutnya, pengurangan luas permukiman kumuh di kawasan perkotaan dengan anggaran Rp 32 miliar, yang meliputi 9 paket Medan Marelan hingga ke Kabupaten Asahan. Adapun realisasinya Rp 30,6 miliar.

Juga pembangunan sarana air minum permukiman sebesar Rp 6,8 miliar yang seluruhnya sudah dikerjakan 100 persen.

PKP juga membangun cakupan lingkungan sehat dan aman. Ini didukung Pembangunan Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di kawasan perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebanyak 11 paket.

Nilainya Rp 27,5 miliar, dan realisasi Rp 24,6 miliar. (cpb)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2