MEDAN (Waspada): Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (P3AKB) Sumut memiliki program unggulan yang akan dilaksanakan sampai tahun 2026. Yakni, Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya (Kelapa Muda). Tujuan program ini untuk menumbuhkan dan memperkuat kepemimpinan perempuan di akar rumput.
Kepala Dinas P3AKB Sumut Sri Suriani Purnamawati (foto), berbicara kepada wartawan di kantornya, Selasa (11/6). Menurutnya, dengan program ini nantinya, diharapkan akan menghasilkan perempuan-perempuan yang lebih berdaya untuk menyelesaikan persoalan, khususnya persoalan yang menimpanya dan anaknya.
Seperti diketahui, kata Sri Suriani, sampai saat ini masih saja terjadi persoalan yang dialami oleh perempuan dan anak. Mulai dari ketimpangan gender, sampai kepada kekerasan terhadap perempuan dan anak. ‘’Muara dari persoalan ini adalah karena perempuan belum kuat. Baik dalam hal ekonomi, sosial politik, hukum dan sosial budaya,’’ katanya.
Ke depan, menurut Sri, melalui program Kelapa Muda, perempuan di Sumut diharapkan akan lebih kuat untuk mengatasi masalah yang dialaminya. Karena dengan program ini, para perempuan akan dilatih untuk dapat mandiri, diberbagai bidang.
Dengan begitu, ujar Sri, di Sumut akan terwujud desa dan kelurahan ramah perempuan dan anak, dan menghidupkan semangat kerjasama mutli pihak untuk memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Menurut Sri, sebenarnya program ini sudah diluncurkan sejak 2021 akhir lalu. Namun belum dilakukan dengan maksimal. ‘’Sekarang ini, melalui koordinasi lintas sektoral, Dinas P3AKB akan melanjutkan program tersebut lagi. Termasuk dengan melibatkan Lembaga Masyarakat (LM), perguruan tinggi, perangkat daerah, badan usaha dan media massa,’’ katanya.
Menjawab pertanyaan, Sri mengatakan, untuk tahun 2025, pihaknya menargetkan Kelapa Muda sudah terbentuk di 26 kabupaten/kota di Sumut. Sedangkan saat ini, Kelapa Muda sudah terbentuk di 7 Kabupaten dan 10 Desa. Namun yang paling aktif atau berjalan itu ada di Kabupaten Deli Serdang, Gunung Sitoli dan Batubara.
Sri menyebutkan, program ini juga mengacu pada undang-undang nomor 23 tahun 2015 tentang pemerintah daerah. Dinas P3AKB dalam hal ini diharuskan melakukan pemberdayaan perempuan bidang politik, ekonomi, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat provinsi. “Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat daerah provinsi,” sebutnya. (m07)
