Diapresiasi, Pemerintah Jadikan Ponpes Episentrum Pengembangan Ekonomi

Diapresiasi, Pemerintah Jadikan Ponpes Episentrum Pengembangan Ekonomi

  • Bagikan
PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Dr. H. Muhammad David Saragih, S Ag, MM. Kakanwil Kemenagsu sambut baik dan mengapresiasi rencana Pemerintah untuk menjadikan Pondok Pesantren (Ponpes) sebagai salah satu episentrum pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah. Waspada/Ist
PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Dr. H. Muhammad David Saragih, S Ag, MM. Kakanwil Kemenagsu sambut baik dan mengapresiasi rencana Pemerintah untuk menjadikan Pondok Pesantren (Ponpes) sebagai salah satu episentrum pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada):  Plt Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Dr H Muhammad David Saragih S Ag, MM (foto) menyambut baik dan apresiasi rencana Pemerintah untuk menjadikan Ponpes sebagai salah satu episentrum pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah.

“Kita sangat apresiasi hal ini,” kata Dr Muhammad Saragih, didampingi ersama PltKabid Pakis H Abdul Azhim, S.PdI, MA, Senin (10/8).

Kata dia, keseriusan pemerintah untuk mewujudkan Pondok pesantren jadi sentra pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syari’ah hal ini nyata melalui siaran pers Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian Republik Indonesia No.HM.4.6/85/SET.M.EKON.2.3/07/2020.

Menurut Plt. Kakanwil Kemenagsu, potensi pesantren dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan Syariah sangat besar khususnya di Sumatera Utara, mengingat jumlah 222 pondok pesantren di Sumut.

“Pondok pesantren memiliki potensi ekonomi, baik dari agribisnisnya, peternakan, UKM, ekonomi kreatif, perkebunan, dan sektor lainnya.

Tentu ini bisa mendorong peningkatan inklusi keuangtan syariah di negara kita,” ungkap Plt. Kakanwil Kemenagsu.

Plt. Kakanwil juga mengatakan bahwa dengan berkembangnya ekonomi dan keuangan syariah dalam aktivitas pondok pesantren, maka akan banyak pula tercipta lapangan pekerjaan.

Kemudian terbentuknya sistem keuangan terintegrasi, penerapan digitalisasi, dan lain sebagainya.

“Jika sistem ini dapat diimplementasi, saya yakin pesantren akan mandiri bahkan bisa lebih dari itu.
Bisa menciptakan lapangan pekerjaan, memudahkan masyarakat dalam berbisnis syariah, adanya pengembangan UMKM, dan banyak lagi. Mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan bersama,”ungkapnya.

Bisa bersinergi

Sebelumnya,  Plt Kakanwil Kemenagsu, Plt Kabid Pakis Kanwil Kemenagsu Pakis H Abdul Azhim, S.Pd.I, MA mengatakan bahwa upaya pemerintah mendukung ponpes jadi sentra pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah.

Ini sesuai dengan arahan Presiden RI dan Wakil Presiden RI untuk mengembangkan ekonomi syariah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Karena itu, implementasi tersebut akan dilaksanakan dengan mengoptimalisasi sinergi program lintas sektor dan daerah.

“Pemerintah terus mendorong upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah berbasis pondok pesantren. Kita berharap seluruh pesantren di Sumatera Utara ini bisa mengoptimalisasikannya.

Sehingga, pesantren menjadi sentra ekonomi minimal di lingkungan pesantren dan sekitarnya. Kita berharap kerja sama yang diinisasi oleh Kemenko Perekonomian tersebut bisa juga kita implementasi di Sumatera Utara.

Disebutkannya, bahwa sesuai dengan siaran pers yang dikeluarkan Kemenko Perekonomian, bahwa upaya implementasi ekosistem pengembangan ekonomi dan keuangan syariah berbasis pondok pesantren.

Ini terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu edukasi dan literasi keuangan syariah, pembiayaan syariah bagi usaha kecil dan mikro sekitar ponpes.

Serta UKM binaan ponpes, pembukaan rekening syariah, program tabungan emas, serta kemandirian ekonomi pesantren terintegrasi keuangan syariah yang mendukung “halal value chain”.
Layanan Keuangan Syariah

Terintegrasi

Selain itu, Abdul Azhim, sambung terdapat pula terciptanya Unit Layanan Keuangan Syariah (ULKS) yang terdiri dari Agen Bank Syariah, Agen Pegadaian Syariah, Agen Fintech Syariah, yang terintegrasi dengan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), dan Halal Centre Pondok Pesantren.

“Ada beberapa poin-poin nantinya yang akan dilaksanakan. Selain itu, sesuai dengan Siaran Pers Kemenko Perekonomian, dari program tersebut, akan ada pembayaran syariah terintegrasi seperti pembayaran SPP, gaji guru/pengurus pondok dan sistem elektronifikasi pada sistem pembayaran di ponpes dan lingkungan sekitarnya.

Lalu ada pembiyaan yang berasal dari Bank Wakaf Mikro (BWM) dan KUR Syariah untuk revitalisasi dan mendirikan usaha seperti warung/kios/toko/koperasi di ponpes,” jelas Plt. Kabid Pakis.

Pemerintah terus mendorong peningkatan inklusi keuangan syariah, sebagai bagian dari program inklusi keuangan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pasalnya, berdasarkan hasil survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di 2019, tingkat inklusi keuangan syariah di Indonesia hanya sekitar 9% dan tingkat literasi keuangan syariah baru mencapai 8,93%.

Hal tersebut dirasakan belum optimal, mengingat 87,18% dari total penduduk 232,5 juta jiwa penduduk Indonesia adalah muslim.

Maka itu, potensi untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah secara nasional masih terbuka lebar.

Apalagi didukung dari keberadaan pondok pesantren yang berjumlah 28.194 (data Kementerian Agama RI) di seluruh Indonesia.

Sebanyak 44,2% atau 12.469 pondok pesantren memiliki potensi ekonomi, baik pada sektor agribisnis, peternakan, perkebunan, dan sektor lainnya. (m22)

  • Bagikan