Waspada
Waspada » Dhiyaul Hayati Minta Pemko Medan Tertibkan Retribusi Parkir Pinggir Jalan
Medan

Dhiyaul Hayati Minta Pemko Medan Tertibkan Retribusi Parkir Pinggir Jalan

SOSIALISASI Perda Anggota DPRD Medan, Dhiyaul Hayati, S Ag M.Pd, di Kantor DPC PKS Medan Johor, Jl Karya Jaya No. 148 Medan Johor, Minggu (28/2). Dhiayul Hayati minta Pemko Medan tertibkan retribusi parkir pinggir jalan. Waspada/Yuni Naibaho
SOSIALISASI Perda Anggota DPRD Medan, Dhiyaul Hayati, S Ag M.Pd, di Kantor DPC PKS Medan Johor, Jl Karya Jaya No. 148 Medan Johor, Minggu (28/2). Dhiayul Hayati minta Pemko Medan tertibkan retribusi parkir pinggir jalan. Waspada/Yuni Naibaho

MEDAN (Waspada): Anggota DPRD Kota Medan, Dhiyaul Hayati, minta Pemerintah Kota (Pemko) Medan tertibkan retribusi parkir pinggir jalan yang tarifnya banyak tidak sesuai dengan peraturan.

Hal ini dikatakannya saat Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) No 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah di Bidang Perhubungan, di dua lokasi, yakni di Kantor DPC PKS Medan Johor, Jl Karya Jaya No 148 Medan Johor dan siang hari di Jl Pinang Baris no.332/10, Kel Lalang, Kec Medan Sunggal, Minggu (28/2).

Dikatakan politisi PKS ini, dari Perda no 2 tahun 2014 tersebut ruang lingkup retribusi daerah di bidang Perhubungan digolongkan dalam retribusi jasa umum, yakni retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Di mana diatur besarnya tarif, yakni untuk sepeda motor di lokasi parkir kelas I sebesar Rp 2.000 sekali parkir dan Rp 1.000 di lokasi parkir kelas II, mobil penumpang Rp 3.000 sekali parkir di lokasi parkir I dan Rp 2.000 di lokasi parkir II.

“Tapi seringkali tarif yang dikutip ke masyarakat tidak sesuai dengan aturan. Bahkan banyak masyarakat mengeluhkan, tukang parkir datang untuk kutip uang saat pulang, sedangkan pas datang tukang parkir tidak nampak mengatur parkir,” ungkap Anggota DPRD Dapil V Medan ini.

Kutipan parkir pinggir jalan yang tidak sesuai dengan aturan, lanjut Sekretaris Komisi II DPRD Medan ini artinya merupakan tindakan Pungutan Liar (Pungli). Karena dari laporan Dinas Perhubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir di Medan tahun 2019 hanya Rp 24,1 miliar dari targetnya sebesar Rp 48 miliar.

“Tarif retrebusi parkir dijalankan umum juga sudah tidak ada lagi mematuhi perda, di mana semua rata pakai tarif maksimal kelas paling tinggi. Tidak ada lagi yang tarif rendah misalnya sepeda motor rata Rp 2.000 perparkir,” imbuhnya.

Aplikasi Medan Rumah Kita

Dalam kesempatan itu, Dhiyaul juga meminta masyarakat memanfaatkan aplikasi Medan Rumah Kita untuk melaporkan terkait sarana dan prasarana fasilitias umum, pelayanan publik, kondisi darurat dan lain sebagainya.

Salah seorang warga Rendi, mengeluhkan banyaknya tukang parkir pinggir jalan gang tidak memakai bed nama dan tanpa karcis parkir. “Kalau kita tidak mau bayar pakir, rukang parkirnya marah-marah dan bilang kalau yang bertanggungjawab di daerah mereka itu adalah OKP,” ucapnya.

Sementara Shanti, warga Medan Johor itu mengeluhkan tarif parkir di pusat perbelanjaan modern yang sangat tinggi.

“Bagaimana batasan tarif di mall, kenapa ada salahsatu plaza tarifnya sangat mahal,” katanya.

Diketahui, Perda No 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah di Bidang Perhubungan terdiri dari Bab XVII juga mengatur ketentuan pidana, yakni setiap orang atau badan karena sengaja melanggar ketentuan diancam pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda Rp 5.000.000. (h01)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2