Denda Akte Kelahiran Untuk Meningkatkan Kesadaran Warga

Denda Keterlambatan Akte Kelahiran Untuk Meningkatkan Kesadaran Warga

  • Bagikan
KEPALA Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Medan Zulkarnain. Denda keterlambatan adminduk untuk meningkatkan kesadaran warga. Waspada/Ist
KEPALA Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Medan Zulkarnain. Denda keterlambatan adminduk untuk meningkatkan kesadaran warga. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Medan Zulkarnain (foto) menegaskan, denda keterlambatan kepengurusan akte kelahiran sebesar Rp100 ribu, yang tertuang di dalam Perda bukan menjadi target PAD, melainkan untuk meningkatkan kesadaran warga.

“Denda keterlambatan akte kelahiran dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran Warga dan juga kepatuhan bagi masyarakat dalam mengurus administrasi,” kata Zulkarnain kepada Waspada, Selasa (5/1).

Menurutnya, target kita bukan menggali PAD, tapi untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dalam mengurus akte kelahirannya.

“Denda tersebut juga akan dibahas lagi dan belum tentu putus dengan jumlah tersebut,” sebutnya.

Mantan Kepala Bappeda Kota Medan ini mengungkapkan, besaran denda atau sanksi keterlambatan itu akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota (Perwal). Perwal itu sendiri bisa diterbitkan setelah Perda

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan itu sudah dievaluasi dan disetujui oleh Pemprov Sumut. Namun sampai saat ini, masih tahap evaluasi.

“Jadi bukan otomatis berlaku seperti itu, karena besaran denda itu nanti akan diatur lebih lanjut dalam Perwal. Besaran denda dalam Perda itu hanya mengatur secara luwes, secara fleksibel. Supaya Perdanya itu tidak diganti-ganti, karena untuk membuat Perda mekanismenya panjang. Tentunya secara periodik bisa dievaluasi untuk ditetapkan besarannya di dalam Perwal,” kata Zulkarnain.

Dijelaskan Zulkarnain, besaran denda keterlambatan itu akan ditetapkan setelah dievaluasi pelaksanaannya selama ini, terutama berkaitan dengan efektivitas dan tujuannya.

“Tujuan denda keterlambatan itu sendirikan untuk meningkatkan kesadaran, kepatuhan, ketaatan administrasi kependudukan. Karena fenomena selama ini terjadi, masih banyak masyarakat yang memohonkan pendaftaran penduduk atau catatan sipil tidak tepat waktu,” ujarnya.

Zulkarnain mengungkapkan, seharusnya setiap ada peristiwa kependudukan (kelahiran, perpindahan) atau peristiwa penting lainnya seyogyanya dimohonkan pencatatan sipil dan kependudukannya, berdasarkan peristiwa kependudukan yang baru dialaminya.

Dia juga menyebutkan, tujuan pelayanan administrasi kependudukan antara lain untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik, misalnya ke layanan kesehatan, pendidikan dan sebagainya, termasuk juga melindungi hak-hak kependudukan masyarakat, misalkan untuk menerima bantuan sosial dan lainnya.

“Tapi kesadaran masyarakat untuk memohonkan pendaftaran kependudukan secara tepat waktu masih rendah. Nah, denda keterlambatan sebenarnya digunakan untuk itu, untuk mendorong masyarakat supaya melaporkan peristiwa kependudukannya secara tepat waktu,” imbuhnya.

Gratis

Ditegaskannya lagi, prinsip pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) sendiri tanpa bayar alias gratis.

Namun,  denda keterlambatan itu sebagai instrumen untuk mendorong ketaatan dan kesadaran Adminduk masyarakat.

“Jadi bukan ditujukan sebagai salahsatu sumber peningkatan PAD, tapi lebih ditujukan pada peningkatan kesadaran, kepatuhan, ketaatan masyarakat pendaftaran Adminduk secara tepat waktu,” timpalnya.

Disebutkannya, Perda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan itu nantinya akan diterapkan pada 2022. Sedangkan 2021 ini difokuskan untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat.

“Dan, besaran denda yang diatur dalam Perda itu sendiri nantinya tidak serta merta mengubah besaran denda keterlambatan saat ini. Artinya bisa saja besaran denda keterlambatan yang baru nanti tetap sama besarannya seperti yang diterapkan sekarang. Karena (Rp100 ribu-red) itukan hanya maksimalnya,” tutupnya. (m26)

  • Bagikan