Waspada
Waspada » Butuh Waktu Isi Sembilan Jabatan Eselon II
Medan

Butuh Waktu Isi Sembilan Jabatan Eselon II

Jabatan eselon II. Sekdaprovsu H Sabrina mengatakan, Pemprovsu butuhkan proses untuk isi sembilan jabatan eselon II yang hingga kini masih diisi pelaksana tugas. Ilustrasi
Jabatan eselon II. Sekdaprovsu H Sabrina mengatakan, Pemprovsu butuhkan proses untuk isi sembilan jabatan eselon II yang hingga kini masih diisi pelaksana tugas. Ilustrasi

Medan (Waspada): Sekdaprovsu H Sabrina mengatakan, Pemprovsu butuh waktu isi sembilan jabatan eselon II, yang hingga kini masih diisi pelaksana tugas.

“Kita butuh waktu isi sembilan jabatan eselon II tersebut, dan diperkirakan empat bulan ke depan tuntas,” kata Sekdaprovsu Hj Sabrina kepada Waspada.

Dia menjelaskan hal itu usai melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi A DPRD Sumut, di ruang dewan, Senin (2/3).

Menurut Sekda, hingga kini diakui ada keterlambatan untuk melakukan eselon terbuka.

Hingga kini, sembilan jabatan eselon II Pemprovsu saat ini lowong, dan diisi oleh pelaksana tugas (Plt).

Bahkan, satu di antaranya, ada yang merangkap jabatan sebagai Asisten Administrasi dan Pemerintahan dan Plt Kadis Pendidikan, yakni Arsyad Lubis.

Menanggapi hal ini, Sekdaprovsu R Sabrina mengaku rangkap jabatan diperbolehkan karena untuk melakukan seleksi terbuka ada prosedur yang harus dilakukan.

“Kenapa Plt lama? Karena memang ada prosedur untuk melakukan seleksi terbuka,” kata Sabrina.

Dua Cara

Menurut Hj Sabrina, prosedur pengisian jabatan eselon II ada dua cara, yakni rotasi mutasi dan seleksi terbuka.
Oleh karena itu, lanjutnya, dalam seminggu ke depan akan melakukan rotasi mutasi.

Kalau mungkin dalam seminggu ke depan rotasi mutasi yang kedua mungkin sudah disetujui.

“Nanti setelah rotasi mutasi itukan ada jabatan kosong, lalu kita usul lagu ke KASN untuk seleksi terbuka,” tambahnya.

Sedangkan anggota Komisi A DPRD Sumut Irham Buana Nasution menegaskan, dalam rapat tertutup dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Sekda Provsu, pihaknya sudah menyampaikan secara terbuka dan tegas.

Bahwa keruwetan pengisian jabatan eselon II dan III tidak bisa serta merta diminta Pertanggungjawaban oleh gubernur, karena gubernur adalah jabatan politik.

“Pertanggungjawaban itu ada pada Sekda selaku Ketua Baperjakat. Kita juga sampaikan bahwa jangan sampai keruwetan ini seolah-olah dialamatkan kepada gubernur.

Padahal titik lemah terbesar itu ada di tingkat Sekda.

Adapun sembilan jabatan yang masih lowong itu Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan.

Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof Dr Muhammad Ildrem, Kepala BKD, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Kepala Dinas Kehutanan, Kadis Kominfo, dan Kadiskop dan UKM. (cpb)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2