Waspada
Waspada » Buruh Demo Di DPRD Sumut, Tolak RUU Omnibus Law
Medan

Buruh Demo Di DPRD Sumut, Tolak RUU Omnibus Law

Ilustrasi
Ilustrasi

MEDAN (Waspada): Puluhan massa yang menamakan diri Gerakan Buruh Bangkit (Gerbang) Sumut menggelar aksi demo di depan gedung DPRD Sumut di Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (20/1).  Dalam salah satu seruannya, mereka menolak Rancangan Undang-undang  (RUU) Omnibus Law, atau undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa regulasi yang sudah ada.

“UU Omnibus Law bukan cara terbaik untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja, tetapi memiskinkan kehidupan kaum pekerja/buruh dan keluarganya,” teriak Ketua Pengurus Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (Perda KASPI Sumut, Willy Agus Utomo ketika membacakan orasinya di halaman depan gedung dewan.

Sebagian besar massa berasal dari berbagai kota di Sumut, termasuk dari Deli Serdang, Serdang Bedagai dan sebagian dari Labuhan Batu selain dari Kota Medan.  Mereka  kompak satu suara menyambut ajakan penolakan RUU Omnibus Law itu.

Pihak KASPI, yang merupakan aliansi Gerbang Sumut berpendapat Omnibus Law, yang digagas Presiden Jokowi pada pidato pertamanya setelah dilantik sebagai Presiden RI 2019-2024, Minggu 20 Oktober 2019 juga akan sangat berdampak buruk secara langsung terhadap kehidupan kaum pekerja/buruh di Indonesia.

“Kita akan kehilangan potensi hak atas upah minimum, karena pemerintah dan pengusaha berencana akan menerapkan upah per jam. Kemudian, hilangnya hak atas pesangon yang akan diganti dengan tunjangan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yang hanya sebesar 6 bulan, dibanding sebelumnya 38 bulan,” kata Willy, didampingi Sekretaris DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Tony Rickson Silalahi dan Kowil (K) Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Sumut, Johnson Pardosi.

Karenanya, mereka menyampaikan tuntutan kepada Presiden Jokowi dan Ketua DPR RI untuk membatalkan Omnibus Law, karena jika diberlakukan, akan memiskinkan kaum pekerja dan buruh.

Selain di DPRD Sumut, massa  Gerbang juga berunjukrasa di kantor Gubsu. Dalam seruannya, mereka mendesak Pemprov Sumut membuatkan surat penolakan RUU Omnibus Law ke Jakarta, sebelum pemerintah pusat mengajukan RUU Omnibus Law ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Melalui RUU Omnibus Law tersebut, pemerintah merevisi 82 UU, yang terdiri dari 1.194 pasal. RUU yang diajukan ke DPR, yaitu RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU Omnibus Law Perpajakan.

Kedua RUU Omnibus Law tersebut disiapkan untuk memperkuat investasi dan daya saing Indonesia, khususnya dalam menghadapi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global. (cpb)

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2