Waspada
Waspada » Bukti Mundurnya Penegakan Hukum
Medan

Bukti Mundurnya Penegakan Hukum

WAKIL Direktur LBH Medan Irvan Saputra SH MH. Tuntutan rendah pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan, menciderai penegakan hukum dan bukti mundurnya penegakan hukum. Waspada/Ist
WAKIL Direktur LBH Medan Irvan Saputra SH MH. Tuntutan rendah pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan, menciderai penegakan hukum dan bukti mundurnya penegakan hukum. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Tuntutan rendah pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan memberi bukti mundurnya penegakan hukum.

Rendahnya hukuman terhadap penyerang Novel bukti mundurnya penegakan hukum dan membuat masyarakat Indonesia terkejut.

“Tuntutan rendah pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan membuat masyarakat Indonesia terkejut, ” ucap Wakil Direktur LBH Medan, Irvan Saputra SH MH (foto), Minggu (14/6).

Irvan Saputra merespon tuntutan satu tahun penjara bagi dua terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK, dalam sidang di PN Jakarata Utara, Kamis (11/6).

Jaksa menyebut, dakwaan primer yang didakwakan dalam kasus ini tidak terbukti, dan terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga Novel dan keluarga.

Terdakwa hanya memberikan pelajaran kepada saksi Novel Baswedan, dengan melakukan penyiraman cairan air keras ke Novel Baswedan ke badannya.

Terhadap putusan ini,  Ivan memberi pendapat, putusan itu (1 tahun) justru membuat masyarakat kecewa.

Hal ini dapat dilihat secara jelas dan nyata dari respon masyarakat melihat kejanggalan dan ketidakadilan dipertontonkan di muka publik.

Kata dia, tuntutan rendah jaksa seperti meruntuhkan tatanan hukum yang telah di bangun di Indonesia.

LBH Medan sebagai lembaga yang konsern terhadap penegakan hukum dan HAM menduga penuntutan yang dilakukan JPU sarat akan kejanggalan.

Kemudian ada pesanan serta menutupi aktor intelektual di belakangnya.

Penegakan hukum dan keadilan saat ini dalam tingkat kedaruratan dan memperihatinkan.

Kondisi tersebut terlihat jelas dan nyata.

Terutama,  pada saat persidangan Novel Baswedan yang diduga mempertontonkan hukum yang bisa dipermainkan di depan publik.

“Bahkan hukum bukan lagi menjadi panglima di Indonesia melainkan suatu “sandiwara” belaka bagi kalangan orang tertentu,” ujarnya.

LBH Medan menduga banyak kejanggalan penegakan hukum dalam kasus Novel, mulai dari proses penyidikan yang memakan waktu hampir tiga tahun untuk mengungkap pelaku hingga proses persidangan.

“Tuntutan satu tahun penjara dinilai janggal dan telah melukai perasaan masyarakat atas nama keadilan,” ujarnya.

Kejanggalan tersebut secara jelas disampaikan JPU yang menuntut sangat rendah terhadap terdakwa, dengan alasan yang tidak masuk akal.

“Alasan tersebut di antaranya, terdakwa tidak sengaja melakukan penyiraman asam sulfat kepada Novel,” imbuhnya.

Dianggap Pengkhianat Polri

LBH Medan menganalogikan, dalam kasus ini jaksa seperti rasa penasehat hukum.

Kata Irvan Sahputra, penyiraman terhadap Novel, bukanlah semata-mata alasan dendam atau menyerang pribadi sebagaimana alasan terdakwa, karena Novel dianggap pengkhianat Polri.

Melainkan penyerangan dan pelemahan terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia dalam hal ini KPK.

Pelemahan ini ditandai dengan kesengajaan para terdakwa, yang secara terencana dan sistematis melukai pejuang pemberantas korupsi terbaik di Indonesia itu.

Novel selama ini diketahui ikut menangani kasus megakorupsi.

Dan mengungkap pelaku-pelaku kelas kakap tindak pidana korupsi di Indonesia.

LBH Medan juga, menduga JPU yang menuntut para terdakwa dengan pidana satu tahun penjara, melanggar UUD 1945, KUHP, UU 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Kemudian Surat Edaran Jaksa Agung RI No.001 Tahun 1995 tentang Pedoman Penuntutan.

“Oleh Karena itu LBH Medan meminta seluruh lapisan masyarakat, Khususnya di Sumatera Utara/ Kota Medan untuk mengkritisi.

Kemudian mendesak pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi untuk bertanggujawab dan menindak tegas.

Terutama kepada oknum-oknum jaksa yang diduga telah mematikan penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.

Dikatakannya, pemenuhan penegakan hukum dan keadilan serta HAM merupakan tanggungjawab presiden selaku pimpinan tertinggi.

Bila hukum tidak ditegakkan dengan baik, maka akan merusak tatanan hukum dan tidak akan mungkin memberikan rasa aman dan kesejahteran bagi rakyat Indonesia.

Ia menambahkan, para terdakwa sudah semestinya dihukum berat, demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum untuk masyarakat khususnya terhadap Novel Baswedan sendiri.

Bila perkara Novel tidak ditindaklanjuti secara serius, maka ke depannya tidak menutup kemungkinan penegakan hukum yang serupa, akan terjadi baik di pusat maupun di daerah. (m32)

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2