Waspada
Waspada » BPN Dan PT PN 2 Tidak Dapat Tunjukkan Letak Dan Batas Areal HGU No 111/Helvetia
Medan

BPN Dan PT PN 2 Tidak Dapat Tunjukkan Letak Dan Batas Areal HGU No 111/Helvetia

MAJELIS Hakim PTUN Medan, baru-baru ini menggelar sidang lapangan perkara gugatan pembatalan Sertifikat HGU No 111/Helvetia, di Pasar 4, Desa Helvetia Labuhandeli, Kabupaten Deliserdang. BPN Dan PT PN 2 tidak dapat tunjukkan letak dan batas areal HGU No 111/Helvetia. Waspada/Ist
MAJELIS Hakim PTUN Medan, baru-baru ini menggelar sidang lapangan perkara gugatan pembatalan Sertifikat HGU No 111/Helvetia, di Pasar 4, Desa Helvetia Labuhandeli, Kabupaten Deliserdang. BPN Dan PT PN 2 tidak dapat tunjukkan letak dan batas areal HGU No 111/Helvetia. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Majelis Hakim PTUN Medan menggelar pemeriksaan sidang lapangan perkara No 169/TUN/2020/PTUN Mdn, terkait pembatalan Sertifikat Guna Usaha (HGU) No 111/Helvetia atas nama PT PN 2.

Hal tersebut dikatakan Ramses Kartago SH, selaku kuasa hukum para pemohon dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (9/2).

Sidang dimaksudkan untuk memperjelas alasan dan materi gugatan yang diajukan Kliwon dan kawan-kawan melawan pihak Kantor Badan Pertanahan Deliserdang dan PT PN 2 selaku tergugat intervensi.

Klwin bersama warga Pasar 4 hingga Pasar 11 Desa Helvetia dan Desa Manunggal yang tergabung dalam Aliansi Tanah Bersama Labuhan Deli (ATBLD) dan Forum Lintas Agama Masyarakat Kecamatan Labuhan Deli (FLAMKLD).

Ramses Kartagi menyebutkan sidang pemeriksaan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Pengky Nupanji SH tersebut dihadiri oleh kuasa hukum para penggugat, Kantor Badan Pertanahan Deliserdang selaku tergugat, dan PT PN 2 bersama kuasa hukumnya selaku tergugat intervensi II, berlangsung di Pasar 4, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deliserdang, diikuti oleh puluhan warga.

Disebutkannya, dalam sidang lapangan itu, secara acak beberapa tempat seperti sejumlah rumah ibadah, SMAN 1 Labuhan Deli, Puskesmas didatangi oleh didatangi oleh ketua majelis hakim.

Pada sidang lapangan, pihak PT PN 2 dan kuasa serta Kantor Badan Pertanahan Deliserdang mengakui areal yang saat ini dikuasai oleh para penggugat dan masyarakat, termasuk dalam areal HGU No 111/Helvetia.

Areal ini terbentang mulai dari Pasar 4, Desa Helvetia hingga Pasar 11, Desa Manunggal, dan sejak tahun 1997 hingga saat ini, sudah didiami oleh masyarakat, bahkan ada pensiunan perusahaan perkebunan yang mendiaminya sebagian sejak tahun 1970.

Kuasa hukum penggugat juga mengatakan, berdasarkan pengakuan pihak Kantor Badan Pertanahan Deliserdang dan PT PN 2 pada persidangan, Sertifikat HGU No 111/Helvetia merupakan penggabungan dari 3 sertifikat.

Yakni, Sertifikat HGU No 44/Helvetia, diterbitkan 19 Juni 2003, surat ukur nomor 446/Helvetia, Sertifikat HGU No 45/Helvetia, tanggal 19 Juni 2003, surat ukur 447/Helvetia, dan Sertifikat HGU No 84, tanggal 19 Juni 2003 dengan surat ukur nomor 451/Helvetia.

Namun kenyataannya sesuai dengan bukti,  Sertifikat HGU No 111 yang diajukan PT PN 2, merupakan penggabungan dari empat sertifikat.

Yakni Sertifikat HGU No 43, 44, 45 dan nomor 4386 yang masing-masing terbit tanggal 19 Juni 2003 dan tanggal 20 Juni2003, sehingga seharusnya surat ukur yang digabungkan sebanyak 4 surat.

Selain itu, menurut kuasa hukum penggugat, tanggal terbitnya Sertifikat HGU No 111/Helvetia dengan tanggal terbitnya empat sertifikat yang digabungkan tersebut, hanya beda satu hari.

Bahkan salah satu sertifikat, sama terbitnya dengan HGU No 111, padahal untuk penggabungan sertifikat tersebut harus dilakukan pengukuran dan diterbitkan surat ukurnya, dan tidak mungkin dapat dilaksanakan dalam satu hari.

Selain itu, pihak BPN Deliserdang, belum dapat menunjukkan/membuktikan di persidangan surat ukur Sertifikat HGU No 111/Helvetia.

Telah Dipisahkan

Dalam persidangan, pihak Kantor Pertanahan Deliserdang dan PT PN 2 mengakui, dari 1.128, 35 hektar luas Sertifikat HGU No 111/Helvetia, pada tahun 2016 atau kurang lebih seluas 295,01 hektar telah dipisahkan.

Sehingga terbit Sertifikat HGU 5361/Helvetia dengan surat ukur No 74/Helvetia/2016 atas nama PT PN 2, sehingga sisa areal HGU No 111/Helvetia menjadi seluas 833, 34 haktar.

Namun saat dilangsungkan sidang lapangan pihak Kantor Pertanahan Deliserdang dan PT PN 2, tidak dapat menunjukkan letak dan batas-batas sisa areal HGU No 111/Helvetia. Selain itu pihak tergugat juga belum dapat menunjukkan Sertifikat HGU No 5361/Helvetia dan surat ukurnya.

Kuasa hukum pihak penggugat juga mengatakan, setelah pemeriksaan setempat tersebut, dijadwalkan sidang akan kembali digelar pada Kamis (11/2) mendatang dengan agenda bukti surat para pihak dan saksi penggugat.(m27)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2