Waspada
Waspada » BKKBN Sumut Gelar Rakorda Program Kependudukan
Medan

BKKBN Sumut Gelar Rakorda Program Kependudukan

GUBSU diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan Pembangunan Asset dan SDA, Dr H Agus Tripriyono. Plt Perwakilan BKKBN Sumut, Drs Sahidal Kastri, M Pd, Wakil Ketua Perkadis Drs Seruan Sembiring, MSi berfoto bersama usai pembukaan acara. BKKBN Sumut gelar rakorda program kependudukan. Waspada/Anum Saskia
GUBSU diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan Pembangunan Asset dan SDA, Dr H Agus Tripriyono. Plt Perwakilan BKKBN Sumut, Drs Sahidal Kastri, M Pd, Wakil Ketua Perkadis Drs Seruan Sembiring, MSi berfoto bersama usai pembukaan acara. BKKBN Sumut gelar rakorda program kependudukan. Waspada/Anum Saskia

MEDAN (Waspada): BKKBN Perwakilan Sumatera Utara, menggelar Rapat Koordinasi Daerah(Rakorda), Rabu(4/3) di Hotel Santika Dyandra.

Hadir,Gubsu diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan Pembangunan Asset dan SDA,Dr.H.Agus Tripriyono. Plt Perwakilan BKKBN Sumut, Drs Sahidal Kastri, M.Pd, Wakil Ketua Perkadis Drs. Seruan Sembiring, M.Si serta undangan.

Dalam pidato membuka kegiatan, Gubsu Edy Rahmayadi diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan Pembangunan Asset dan SDA,Dr.H.Agus Tripriyono memaparkan bahwa,

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020, BKKBN diberi mandat untuk berkontribusi secara langsung terhadap 2 (dua) dari 7 (tujuh) agenda pembangunan/prioritas nasional (PN) pada RPJMN IV 2020-2024.

Yaitu, untuk meningkatkan sumber daya manusia (sdm) berkualitas dan berdaya salng, serta mendukung revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yang dalam pelaksanaannya adalah membangun kepedulian dan keikutsertaan masyarakat dalam memberhasilkan kependudukan Keluarga Berencana dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pembangunan keluarga.

“Tantangan kita saat ini adalah semakin meningkatnya jumlah penduduk di Sumatera Utara, menurut bps pada tahun 2019 jumlah penduduk Sumut sebanyak 14,5 juta jiwa dan pada tahun 2025 diproyeksikan bertambah menjadi, 15,5 juta jiwa,” kata Gubsu.

Disebutkan, jumlah penduduk yang besar memiliki andil dalam berbagai permasalahan lingkungan dan semakin dibutuhkannya ruang dan lahan luas. Untuk itu kita butuh perencanaan yang matang dalam menentukan arah kebijakan.

“Saya berharap grand design pembangunan kependudukan  yang sudah ada sejak tahun 2014 pada tingkat provinsi Sumatera Utara dapat pula dijabarkan oleh seluruh OPD Kependudukan dan KB Kabupaten/Kota se Sumatera Utara.  Dengan adanya Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) tersebut memberi arah kebiiakan sehingga tujuan yang ingin dicapai semakin realistis untuk diwujudkan,”sebutnya.

Merata

Diingatkannya, agar pelayanan KB  berkualitas dan merata pada semua tempat pelayanan kesehatan, berikan informed choice (pilihan) kontrasepsi kepada pasangan usia subur (pus) dengan menyediakan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan pilihan dan kesehatan peserta KB.

Terlebih adanya Kampung KB yang sudah berlalan segera dikembangkan dan maksimalkan pelayanan KB serta pengembangan daerah yang meniadi percontohan.

Hal lain disampaikan, terkait pengelola bangga kencana harus mengembangkan kebijakan dan strategi pemetaan terhadap berbagai program di daerah berdasarkan potensi dan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing daerah.

“BKKBN harus memiliki peta wilayah mana yang perlu penguatan dan wilayah mana yang perlu pengembangan dan sebagainya,”ungkapnya.

Belum Tercapai

Plt Kepala BKKBN Perwakilan Sumut, Drs. Sahidal Kastri, M.Pd,menyampaikan, secara umum gambaran pencapaian Program Bangga Kencana sampai dengan akhir tahun 2020 masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil perhitungan Kerjasama Puslitbang KB – KS BKKBN dengan Lembaga Demografi FEB Universitas Indonesia pada Tahun 2020,

Beberapa pencapaian yang belum maksimal diantaranya Angka kelahiran Total (total fertility rate/TFR) 15-49 tahun baru mencapai 3,07 per Wanita Usia Subur(WUS) dan belum mencapai target yang diharapkan 2,20 per WUS.

Begitu juga dengan persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) hanya mencapai 16,90 persen dari target 8,64 persen. Indikator Peningkatan angka prevalensi kontrasepsi modern, baru mencapai 49,6 persen dari target sebesar 56,67 persen.

Untuk indikator menurunnya angka kelahiran remaja baru mencapai 25,4 dari target sebesar 22,0. Indikator Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga hanya mencapai 48,20 dari target sebesar 56,69 dan indicator Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama Perempuan hanya mencapai 21,4 dari target sebesar 22,90.

Sedangkan untuk pencapaian kinerja Proyek Prioritas Nasional pada indikator Pemenuhan ketersediaan alokon di Faskes telah mencapai 1.157 dari target sebesar 1.157 faskes atau telah mencapai 100 persen.

Indikator Keluarga yang memiliki bawah dua tahun(baduta) terpapar 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) hanya mencapai 133.000 keluarga dari target 215.182. Indikator Bina keluarga lansia yang melaksanakan 7 dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang telah mencapai 704 kelompok dari target 711 kelompok.

Dan yang terakhir indikator Penguatan peran PIK. Remaja dan BKR dalam edukasi kespro dan gizi bagi remaja putri sebagai calon ibu telah mencapai 1.705 dari target 1.734. (m22)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2