Waspada
Waspada » Bimtek Dana Desa Pemkab Paluta Dilaporkan Ke BPKP Sumut
Medan

Bimtek Dana Desa Pemkab Paluta Dilaporkan Ke BPKP Sumut

NAJIR Sarif Siregar SH dari Kantor Hukum Najir Sarif & Associates melaporkan dugaan korupsi bimbingan teknik (Bimtek) Dana Desa Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) dilaporkan ke BPKP Provinsi Sumatera Utara. Waspada/Ist
NAJIR Sarif Siregar SH dari Kantor Hukum Najir Sarif & Associates melaporkan dugaan korupsi bimbingan teknik (Bimtek) Dana Desa Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) dilaporkan ke BPKP Provinsi Sumatera Utara. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada):  Dugaan korupsi bimbingan teknik (Bimtek) Dana Desa Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) dilaporkan ke BPKP Provinsi Sumatera Utara. Sebelumnya hal ini juga sudah dilapor ke Poldasu.

Bimtek dana desa Pemkab Paluta yang dilaporkan Ke BPKP Sumut  tersebut dilaksanakan di Kota Medan, mulai 26 Juli hingga 12 Agustus 2020, di tengah pandemi Covid-19.

Demikian Najir Sarif Siregar SH dari Kantor Hukum Najir Sarif & Associates, Rabu (19/8).

Laporan suratnya Nomor: 106/NS-P/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020, guna audit inverstigasi khusus pelaksanaan bimtek dana desa Pemkab Paluta sebagai daerah zona merah Covid-19.

Menurut Najir, anggaran untuk kegiatan tersebut diperkirakan belasan milliar rupiah.

Menurut Najir, bimtek tersebut diduga telah merugikan keuangan negara.

Serta melanggar sejumlah peraturan terkait penggunaan dana desa dalam situasi pandemi Covid-19.

Atas dasar itulah sangat penting audit investigasi terhadap kegiatan bimtek dana desa Pemkab Paluta tersebut.

“Kami telah berkoordinasi dengan BPKP Sumut terkait laporan dan sudah memberikan keterangan, saat ini proses di tingkat pimpinan,” katanya.

Harapan kami dan warga Paluta, ujar Najir, penggunaan dana desa yang menghabiskan milliaran rupiah itu harus segera terungkap dan ditangkap dalang dan wayangnya.

Lapor Ke KPK

Tidak sampai di situ, setelah ada hasil audit investigasi dari BPKP Provinsi Sumut, lanjut Najir, pihaknya akan melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.

“Hasil audit dari BPKP itu akan dijadikan bahan untuk membongkar dugaan korupsi bimtek dana desa di Sumut, khususnya Pemkab Paluta oleh KPK,” katanya.

Najir menilai pelaksanaan bimtek dana desa Pemkab Paluta di Kota Medan sebagai zona merah pandemi Covid-19 terkesan sangat dipaksakan oleh pihak-pihak terkait.

Padahal bimtek tersebut tidak begitu penting dilihat dari pemaparan materi pada kegiatan tersebut.

Saat ini warga lebih mementingkan kondisi ekonomi yang morat-marit.

“Makanya kami menduga pelaksanaan bimtek dana desa itu hanya untuk menghabiskan uang negara,” katanya.

Karena, masih lebih banyak lagi yang prioritas bisa dilakukan desa untuk kesejahteraan warganya.. (cpb)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2