Waspada
Waspada » Beri Izin Rumah Sakit Umumkan Hasil Swab Ke Masyarakat
Medan

Beri Izin Rumah Sakit Umumkan Hasil Swab Ke Masyarakat

PAKAR Sosial Dadang Dermawan Pasaribu. Gubsu diminta beri izin RS umumkan hasil swab ke masyarakat. Waspada/Ist
PAKAR Sosial Dadang Dermawan Pasaribu. Gubsu diminta beri izin RS umumkan hasil swab ke masyarakat. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Pakar Sosial Dadang Dermawan Pasaribu (foto) berpendapat, Gubsu diminta secepatnya beri izin kepada rumah sakit untuk umumkan hasil pemeriksaan air liur atau swab ke masyarakat.

“Gubsu diminta secepatnya beri izin kepada rumah sakit untuk umumkan hasil swab ke masyarakat tanpa menunggu lagi hasilnya dari pusat,” kata Dadang kepada Waspada di Medan, Senin (15/6).

Apalagi hasil swab dari RS USU dan Adam Malik juga sudah bisa mendapatkan hasil test swabnya hanya 4 jam.

Itu artinya, tidak perlu berlama lama menunggu jawaban dari pusat yang juga menimbulkan munculnya berbagai kasus di Sumut.

Munculnya berbagai kasus seperti, hasil test yang dinyatakan OPD oleh rumah sakit. Setelah ditunggu hasil tes dari pusat ternyata negatif.

“Inikan jadi masalah di masyarakat. Jadi, bagaimana meminimalisir keresahan yang terjadi di masyarakat? Ya, sebaiknya kepala daerah memberikan izin mandiri kepada rumah sakit yang telah memiliki swab test.

“Seperti yang dilakukan di berbagai provinsi lain, oleh Gubernurnya sudah mengizinkan secara mandiri kepada rumah sakit yang telah memiliki hasil tes swab dari rumah sakit, yang ditunjuk untuk menangani pandemi ini.

“Lagipula, hal ini secara otonomi juga sudah mendapat persetujuan dari Gugus Tugas Covid pusat dan presiden, ” papar Dadang.

Jadi, untuk apalagi kita di Sumut berlama-lama.

Sebab, dari hasil swab itu kan tidak perlu lagi ada pasien PDP atau ODP yang sampai hari ini masih dilakukan di Sumut. Sementara hasil test swab itu sudah akurat.

Kewenangan Mandiri

Menurut Dadang, dengan kewenangan mandiri yang diberikan oleh kepala daerah, tidak perlu lagi berlama-lama menunggu orang yang disebut PDP atau ODP mengetahui dia positif atau negatif Covid.

Tinggal dari hasil test swab tersebut dilaporkan ke pusat bahwa seseorang itu positif, itu saja.

“Dan artinya, ada pertambahan yang menderita positif dari daerah tersebut,” sebutnya

“Karena itu, kita mendesak Gubernur untuk memberikan izin secara mandiri agar rumah sakit yang ditunjuk dan telah memiliki tes swab bisa memberikan pernyataan kepada masyarakat.

“Provinsi lain yang sudah melakukan ini, mereka tinggal memperbaharui jumlah masyarakatnya yang memang benar terdampak Covid atau tidak,” ujar Dadang.

Dugaan Korupsi

Tidak bisa dipungkiri, akibat ketidak transfaranan pemerintah daerah menyangkut anggaran Covid ini sangat berpotensi terjadinya indikasi korupsi.

“Apalagi sampai saat ini belum ada pemerintah daerah yang memberikan pernyataan secara transparan terkait anggaran yang telah digunakan untuk pandemi Covid-19 ini,” ucap Dadang.

Seperti anggaran refocusing, baik di provinsi maupun di daerah kabupaten/kota. “Belum ada satupun yang secara transparan membukanya ke publik.

“Jangan ditutupi,” pintanya.

Seperti anggaran refocusing, semestinya setiap kabupaten/kota membuat apa-apa saja yang di refocusing itu apa saja.

Kemudian, proyek apa saja saja yang di refocusing untuk Covid-19 ini.

Seharusnya ini kan dibuka agar publik mengetahuinya. Sementara anggarannya cukup besar, baik anggaran pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

“Kita meminta gubernur dan juga kepala daerah kabupaten/kota bisa bekerja sepenuhnya dan tidak mempolitisasi semua aspek anggaran penanganan Covid-19 ini,” ujarnya.

Dan ada keinginan (goodwill) dari semua kepala daerah untuk secara transfaran membuka apa-apa yang sudah dilakukan dalam penanganan pandemi ini.

“Kita berharap mereka bisa melihat apa dampak sosial yang telah terjadi di masyarakat cukup mengkuatirkan”, tutup Dadang. (clin)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2