MEDAN (Waspada): Ketua Umum DPP Aliansi Nelayan Kecil, Modern Indonesia (ANKM-I) Rahman Gafiqi SH menegaskan, kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar membuat nelayan kecil dan tradisional semakin sengsara. Pasalnya, selama ini nelayan berskala kecil sulit mendapatkan BBM solar bersubsidi.
“Jangan harga BBM yang naik, untuk mendapatkan BBM bersubsidi saja sangat sulit dan susah sehingga membuat nelayan kecil jarang melaut. Sekarang kesulitan itu akan diperparah dengan adanya kenaikan harga BBM,” tegas Rahman Gafiqi kepada Waspada, Minggu (4/9) di tangkahan nelayan di Kecamatan Medan Marelan.
Dijelaskan Rahman, kesengsaraan nelayan kecil tidak hanya ditemukan di kawasan Medan Utara atau di perairan Belawan namun kondisi yang sama ditemukan di pesisir Selat Melaka, Sumatera Utara.
Hasil investigasi kader-kader ANKM-I di sejumlah kabupaten, tambah Rahman, solar subsidi selama ini disinyalir dikuasai oleh para pemilik kapal pukat trawl. Padahal, kapal-kapal pukat trawl tersebut keberadaannya telah melanggar aturan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Lihat saja di pesisir Medan Utara dan Pelabuhan Belawan, nelayan kecil sulit mendapatkan solar bersubsidi. Kelangkaan solar subsidi sudah bertahun-tahun namun tidak ada perhatian dari pemerintah,” sebut Rahman.
Ironisnya, tambah Rahman, truk-truk tanki selama ini terlihat berseliweran di Pelabuhan Belawan mengisi minyak solar bersubsidi ke kapal-kapal pukat trawl.
Rahman menegaskan bahwa pemerintah dinilai tidak memperhatikan nasib nelayan kecil dan tidak pro dengan rakyat bawah yang hidupnya pas-pasan.
“Seharusnya pemerintah membenahi penyaluran minyak bersubsidi kepada para nelayan di pesisir Selat Malaka dan bukan menaikkan harga BBM,” tegas Rahman.
Rahman menambahkan, kenaikan BBM yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi hari ini, menunjukkan bahwa pemerintah rezim Jokowi ini tidak punya sensitifitas terhadap kondisi kehidupan rakyat indonesia yang semakin berat. Seharusnya pemerintah jokowi tidak menaikkan harga BBM apapun alasannya karena BBM adalah kebutuhan pokok rakyat Indonesia.
“Seharusnya pemerintah tidak menaikkan harga BBM. Alasannya, kenaikan harga BBM pasti akan memicu kenaikan harga harga kebutuhan pokok lainnya, yang pasti akan sangat membebani kehidupan rakyat Indonesia yang memang saat ini semakin terpuruk terutama sejak dilanda pandemi Covid-19,” sebut Rahman.
Rahman menambahkan, kenaikkan BBM ini membuktikan bahwa pemerintah tidak pro rakyat kecil, apalagi dengan adanya kenaikan BBM pasti akan diikuti dengan kenaikan kebutuhan sembilan bahan pokok.
“
Kondisi kehidupan nelayan berskala kecil selama ini sulit dan akan semakin sulit lagi karena harga BBM. Apalagi, setelah BBM naik pasti akan disusul dengan kenaikan harga sembilan bahan pokok (sembako),” tutur Rahman.(m27)