BBM Langka, Pertamina Terusik Status PPKM Naik Turun

BBM Langka, Pertamina Terusik Status PPKM Naik Turun

  • Bagikan
PERTEMUAN Komisi B dan C dengan Pertamina di ruang dewan, Selasa. Waspada/Partono Budy
PERTEMUAN Komisi B dan C dengan Pertamina di ruang dewan, Selasa. Waspada/Partono Budy

MEDAN (Waspada): PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) merasa terusik dengan penerapan status level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) semasa pandemi Covid-19 di Sumut yang secara periodik berubah-ubah. Akibatnya, pasokan distribusi menjadi tidak normal bahkan terganggu di sejumlah daerah.

“Status PPKM yang berubah-ubah jadi kendala bagi kita dalam menyalurkan pasokan BBM di daerah, namun sekarang sudah menuju normal,” kata Pjs Executive GM Regional Sumbagut, Pierre Janitza Wauran, Selasa (19/10).

Hal itu disampaikan Pieree dalam rapat gabungan antara Komisi B dan C bersama Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di ruang dewan.

Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi C Benny Sihotang dan Ketua Komisi B Dhody Thaher dan dihadiri anggota Komisi C Tuahman Purba, Syamsul Qomar, dan anggota Komisi B Sugianto Makmur.

Penjelasan resmi Pertamina ini menanggapi terkendalanya pasokan BBM, sehingga menyebabkan terjadinya kekurangan BBM di sejumlah daerah.

Bukan hanya kekurangan, anggota Komisi C Tuahman Purba dalam pertemuan itu melaporkan adanya sejumlah SPBU yang terpaksa tutup, karena selama berhari-hari tidak memperoleh pasukan BBM.

Merespon itu, Pjs Executive GM Regional Sumbagut, Pierre Janitza Wauran menjelaskan, pihaknya menyebutkan, terjadi kendala dalam pasokan distribusi, yang salah satu karena  perubahan PPKM di 33 kabupaten/kota yang semula berstatus level 4 jadi 3, hingga 1.

“Ini menyebabkan konsumsi BBM, terutama Pertalite dan Pertamax cenderung mengalami kenaikan,” katanya.

Untuk kawasan Deli Serdang, diperkirakan terjadi kenaikan hingga 11 persen, sehingga Pertamina  terpaksa memperketat distribusi agar stok yang ada tak serta merta dihabiskan, yang justru menimbulkan kelangkaan luar biasa di lapangan.

Pihak Pertamia menyebutkan kondisi yang terjadi saat ini disebut bukan karena kelangkaan BBM. Namun, stok BBM justru ada, hanya distribusinya saja yang terlambat.

Menyikapi situasi itu, Pjs Executive GM Regional Sumbagut, Pierre Janitza Wauran menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat sekaligus meminta untuk tidak melakukan pembelian secara berlebihan.

Soroti Laporan Distribusi BBM

Anggota Komisi B Sugianto Makmur dalam pertemuan itu menyoroti tajam akses yang tidak diperoleh oleh Pemprovsu dan komisi terkait distribusi BBM yang diperoleh dari SPBU di Sumut.

“Ini kita prihatin, dan hingga kini kita tidak tahu persis berapa BBM yang sudah disalurkan ke seluruh SPBU, karena detail laporannya ada di Pertamina,” katanya.

Merespon ini Humas Pertamina Agus menyebutkan, pihaknya sudah  menyampaikan data yang diinginkan Pemprovsu tentang distribusi BBM. “Tapi  ada aturan tentang Keterbukaan Informasi dari Presiden yang tidak memungkinkan seluruh data pasokan diberikan,” kata Agus.

Agus usai pertemuan kepada Waspada membenarkan hal itu. Namun dirinya lupa peraturan nomor berapa dari Presiden tentang keterbukaan informasi. “Lupa saya, bang,” kilahnya.

Mendengar keterangan ini, Sugianto tidak dapat menyembunyikan rasa kecewanya, mengingat informasi pasokan BBM diperlukan untuk mengetahui seberapa besar pajak dan volume penyaluran.

“Kita sangat sangat kecewa, karena ini bukan pertemuan pertama kali kita bahas soal distribusi BBM, tapi Pertamina tetap belum memberikan detail laporan distribusi. Kita di sini tidak ada kepentingan, ini semua untuk masyarakat. Saya berharap ada tindakan tegas dari dewan,” kata Sugianto.

Untuk mengantisipasi itu, Ketua Komisi C Beny Sihotang mengusulkan agar PT Pertamina menjajaki kemungkinan penggunaan tapping box, yang dipasang di SPBU. “Ini gunanya untuk mengetahui berapa liter BBM yang disalurkan Pertamina, “ pungkas Benny. (cpb)

  • Bagikan