Waspada
Waspada » Bapemperda DPRD Medan Segera Sampaikan 28 Propemperda
Medan

Bapemperda DPRD Medan Segera Sampaikan 28 Propemperda

KETUA Bapemperda DPRD Kota Medan, Edwin Sugesti Nasution. Badan pembentukan peraturan daerah (Bapemperda) DPRD Kota Medan akan segera menyampaikan rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2021 dalam waktu dekat. Waspada/ist
KETUA Bapemperda DPRD Kota Medan, Edwin Sugesti Nasution. Badan pembentukan peraturan daerah (Bapemperda) DPRD Kota Medan akan segera menyampaikan rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2021 dalam waktu dekat. Waspada/ist

MEDAN (Waspada): Badan pembentukan peraturan daerah (Bapemperda) DPRD Kota Medan akan segera menyampaikan rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2021 dalam waktu dekat, meskipun rencana penyampaian Propemperda yang akan disampaikan pada sidang paripurna tersebut sempat tertunda.

“Kemarin sempat tertunda, tapi dalam waktu dekat akan kita sampaikan. Total ada 28 Propemperda tahun 2021 yang akan kita sampaikan,” ucap Ketua Bapemperda DPRD Kota Medan, Edwin Sugesti Nasution, Kamis (18/2).

Ditanya tentang apa-apa saja rancangan Perda yang dimaksud, politisi Partai Amanat Nasional ini tidak merincikannya.

“Tentunya Perda tersebut di rancang untuk kemaslahatan dan kebaikan bersama, khususnya untuk masyarakat Kota Medan dan pemerintah Kota Medan dalam menjalankan roda pemerintahan,” ujarnya.

Hanya saja, kata anggota DPRD Kota Medan yang duduk di komisi IV ini, hingga saat ini masih sangat ada saja pelanggaran terhadap Perda yang justru untuk kepentingan Kota Medan, namun malah diabaikan.

“Salah satunya seperti Perda No. 2 Tahun 2012 tentang perlindungan dan pemeliharaan bangunan Cagar Budaya. Dan masih banyak pelanggaran Perda lainnya,” katanya.

Diterangkannya, hal ini jelas sebagai pelecehan atau sikap tidak menghargai yang ditujukan kepada Pemko Medan maupun DPRD Medan.

“Kita banyak menghabiskan pemikiran dan anggaran dalam pembentukan Perda. Tapi sayang, penegakan Perda masih cukup lemah hingga banyak perda yang dilahirkan tapi masih banyak juga pelanggaran yang terjadi.

Pengawasan Minim

Terpisah, Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kota Medan, Afif Abdillah SE, mengatakan hal yang senada.

Menurutnya, maraknya pelanggaran Perda yang terjadi di Kota Medan tidak terlepas dari minimnya pengawasan dan penegakan Perda.

“Hal yang paling sederhana saja dulu, soal Perda KTR yang tertuang dalam Perda No.3 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Ini saja sampai sekarang, hampir bisa kita bilang tidak ada pengawasan. Sampai saat ini, kita bisa dengan mudah menemukan orang merokok di kawasan yang jelas-jelas sebagai kawasan KTR di Kota Medan. Faktanya begitu kan,” katanya.

Padahal, lanjut Afif, dalam setiap Perda, telah dicantumkan berbagai sanksi yang harus dibebankan kepada para pelanggarnya.

“Mulai dari sanksi denda administrasi sampai kepada sanksi pidana kurungan, semua ada dicantumkan dalam Perda. Untuk itu kita minta kepada Pemko Medan agar melakukan pengawas yang serius terhadap penerapan Perda. Sebab, Perda dibuat untuk dipatuhi, bukan untuk dilanggar,” pungkasnya. (h01)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2