Waspada
Waspada » Bantuan Kuota Internet Diminta Transparan
Medan

Bantuan Kuota Internet Diminta Transparan

KUOTA internet. Bantuan pemberian kuota internet bagi siswa dan guru diminta transparan dan jangan sampai menghamburkan uang rakyat. Ilustrasi
KUOTA internet. Bantuan pemberian kuota internet bagi siswa dan guru diminta transparan dan jangan sampai menghamburkan uang rakyat. Ilustrasi

MEDAN (Waspada): Bantuan pemberian kuota internet bagi siswa dan guru diminta transparan dan jangan sampai menghamburkan uang rakyat.

Bantuan kuota internet diminta transparan, dengan mengumumkan kepada publik terkait mekanisme dan proses pengadaannya, termasuk penunjukan aplikasi yang ada pada kuota belajar.

Hal itu disampaikan, Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo, dalam siaran persnya, Selasa (29/9).

Disebutkannya, Kemendikbud telah menerbitkan Juknis lewat Persesjen Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Kuota Data Internet Tahun 2020.

Mekanisme pengadaannya,dilaksanakan sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur Perpres Nomor 16 Tahun 2018, Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2018 dan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020.

Bantuan kuota internet tersebut, akan dibagi menjadi kuota umum dan kuota belajar, dimana kuota umum dapat digunakan untuk mengakses seluruh aplikasi sedangkan kuota belajar hanya dapat digunakan untuk aplikasi tertentu saja.

Kuota umum jumlahnya 5 GB untuk seluruh jenis bantuan bagi pendidik dan peserta didik, sedangkan sisanya adalah kuota belajar sesuai dengan volume bantuan yang diberikan.

Kemudian pada kuota belajar terdapat 19 aplikasi pembelajaran, 5 video conference, 22 website, dan 401 website universitas.

Sementara aplikasi whatsapp pada daftar aplikasi pembelajaran (kuota belajar) sesuai survei yang pernah dibuat FSGI, banyak digunakan sebagai aplikasi pembelajaran daring pada level paling rendah.

“Namun kami masih melihat sisi lemah dari bantuan kuota internet ini terutama dari sisi efisiensi dan efektifitas.

Bagi kami ini sangat penting, mengingat besarnya dana yang digunakan mencapai 7,2 Triliyun. Jumlah ini hampir 10 % dari total anggaran di Kemendikbud yang mencapai 75,7 triliyun“ ujar Heru.

Hal senada disampaikan Pengurus FSGI lainnya, Mansur.

Kata dia, dari sisi pembagian besaran kuota umum dan kuota belajar dinilai tidak proporsional.

“Menurut saya, tidak ada ukuran atau hitungan yang pasti tentang kebutuhan kuota internet untuk umum atau belajar. Fakta di lapangan, aplikasi yang ada pada kuota belajar tidak populer digunakan, kecuali Whatsapp.

Tidak Tercover

Kemudian aplikasi yang banyak digunakan itu mesin pencari dan video.

Belum lagi banyak sekolah dan dinas yang sudah membangun aplikasi sendiri. Artinya masih banyak aplikasi yang tidak bisa tercover dari kuota belajar ini,” kata Mansur.

Patut diduga sambungnya, ada upaya Kemendikbud untuk mengarahkan penggunaan aplikasi tertentu yang akan memberikan keuntungan finansial bagi perusahaan pengembang aplikasi.

Sebab berdasarkan penelusuran FSGI melalui Google Play Store dari 19 aplikasi yang tersedia pada Kuota Belajar setidaknya ada 5 aplikasi yang diragukan eksistensi dan kapasitasnya sebagai aplikasi yang akan digunakan di seluruh Indonesia. (m22)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2