Waspada
Waspada » Bamperda DPRD Langkat Konsultasi Ranperda Ke Fakultas Syariah dan Hukum UINSU
Medan

Bamperda DPRD Langkat Konsultasi Ranperda Ke Fakultas Syariah dan Hukum UINSU

DEKAN Fakultas Syariah dan Hukum UINSU, Dr Ardiansyah berfoto bersama Tim Bapemperda DPRD Langkat. Bamperda DPRD Langkat konsultasi Ranperda ke Fakultas Syariah dan Hukum UINSU. Waspada/ist
DEKAN Fakultas Syariah dan Hukum UINSU, Dr Ardiansyah berfoto bersama Tim Bapemperda DPRD Langkat. Bamperda DPRD Langkat konsultasi Ranperda ke Fakultas Syariah dan Hukum UINSU. Waspada/ist

MEDAN (Waspada): Tim Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAMPERDA) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Langkat, mengunjungi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Islam (UIN)Sumut, Jumat(5/3) sore.

Kegiatan ini dalam rangka membangun koordinasi dan konsultasi berkenaan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah(RANPERDA) inisiatif DPRD Kabupaten Langkat, dalam Propemperda Kabupaten Langkat tahun 2021.

Di mana Propemperda merupakan instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang dilakukan secara terencana, terpadu dan sistematis, yang dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang disusun berdasarkan skala prioritas dan ditetapkan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD disahkan.

Kedatangan Tim Bamperda DPRD Langkat dengan Ketua, Drs Pimanta Ginting Wakil Ketua Sedarita Ginting dan anggota, diterima Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumut, Dr Ardiansyah, MA serta Ketua Tim Penulis Naskah Akademik Dr Zulham, M  Hum serta anggota.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukuman UIN Sumut, Dr Ardiansyah,MA, menyebutkan koordinasi ini sangat bermanfaat dalam rangka merumuskan pokok pikiran inisiatif anggota DPRD untuk masyarakat.

Dengan telaah itu bisa dipastikan pula langkah yang akan diambil jika Ranperda ini berhasil menjadi Perda di kemudian hari.

Dalam keterangannya, Sedarita Ginting menyebutkan, DPRD yang akan membuat peraturan daerah pasti melibatkan universitas dalam telaah naskah akademiknya.

Kerjasama dalam bentuk penyusunan naskah akademik Ranperda ini sudah berlangsung lama, dan hal ini dan ada regulasi yang diatur dalam Permendagri.

“Kami menganggap kerjasama ini sudah sesuai dengan regulasinya dan kerjasama sifatnya tidak kepentingan sabjektif tapi memang diatur dalam Permendagri dan sangat profesional. Kemudian pilihan kerjasama dengan Fakultas ini sudah dianggap bisa saling sinergi dan tidak membedakan dari universitas lain, dan kerjasama dengan Fakultas Syariah dan Hukum UINSU sudah berlangsung lama,” katanya.

Adapun naskah Ranperda yang akan dikoordinasikan DPRD Langkat dengan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumut.

Di antaranya, Ranperda tentang kepariwisataan daerah. Ranperda tentang lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Ranperda tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lansia. Ranperda tentang Badan usaha milik desa, Ranperda tentang produk unggulan daerah dan Ranperda tentang Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh.

Butuh Waktu Lama

Terkait Ranperda yang akan dibahas ini, Sedarita Ginting mengakui dari beberapa Ranperda yang dibahas menjadi Peraturan Daerah (Perda) butuh waktu lama. Namun umumnya Ranperda bisa menjadi Perda dan terealisasi di masyarakat.

Sedangkan Ketua Tim Penulis Naskah Akademik Dr Zulham, M Hum, mengakui jika draft Ranperda ini menyentuh sekali dengan kepentingan masyarakat.

Seperti Ranperda tentang Perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lansia.

“Kita yakin perhatian untuk disabilitas dan lansia sudah ada, namun dengan Perda nantinya, pemenuhan hak mereka lebih terencana dan berkesinambungan. Bagi kami di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumut, telaah naskah akademik Ranperda ini, termasuk pengabdian masyarakat dari kampus, sehingga keahlian kami dalam berpikir bisa menjadi regulasi yang bermanfaat bagi masyarakat,” ungkapnya. (m22)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2