Bakal Calon Walikota Diskusikan Solusi Pembangunan

Menarik, Bakal Calon Walikota Diskusikan Solusi Pembangunan

  • Bagikan
AKEDEMISI Politik dan Sosial Shohibul Ansory Siregar. Menarik, bakal calon Walikota diskusikan solusi pembangunan. Waspada/Ist
AKEDEMISI Politik dan Sosial Shohibul Ansory Siregar. Menarik, bakal calon Walikota diskusikan solusi pembangunan. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Akedemisi Politik dan Sosial, Shohibul Ansory Siregar (foto) mengatakan, sangat menarik bila kedua pasang bakal calon walikota Medan diskusikan langkah dan cari solusi pembangunan di kota ini.

Menarik sekali jika bakal calon Walikota diskusikan solusi pembangunan, terutama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dia berharap, ada upaya memeprtemukan kedua pasangan yang akan bertarung pada Pilkada serentak Desember mendatang untuk berdiskusi bagaimana membangun kota Medan.

Demikian Shohibul Ansory Siregar kepada Waspada, Jumat, (13/9).

Shohibul menyikapi para kandidat dua pasangan calon untuk tidak mengumbar janji, melainkan harus memiliki visi dan misi yang jelas dan memiliki keinginan yang kuat untuk mengantar rakyat yang lebih sejahtera.

Juga tidak saling menjatuhkan, dan harus memiliki keinginan mengatasi solusi permasalahan Kota Medan guna melakukan satu perubahan ke depan.

“Karena untuk menjadi seorang walikota Medan yang amanah harus mempunyai 20 telinga dan memiliki konsistensi, ” ujar Shohibul.

Kata Shohibul, dalam mengelola anggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) misalnya, tidak hanya untuk memelihara infrastruktur.

Masih banyak kewajiban lain dari pemerintah dalam mengurus aspek manusia sebagai subjek pembangunan.

Pembulatan

Shohibul mencontohkan, seumpama dengan angka Rp30 triliun untuk APBD Kota Medan selama satu periode (2016-2020), itu adalah angka pembulatan ke atas.

Sebenarnya tidak sebesar itu. Untuk tahun anggaran 2016, APBD Kota Medan hanya sekitar Rp 5,38 triliun.

Tahun-tahun berikutnya berturut-turut sekitar Rp 5,26 triliun (2017) Rp 5,23 triliun (2018), Rp 6.13 triliun (2019) dan Rp 6.18 triliun (2020).

Jadi totalnya hanya sekitar Rp 28.18 triliun.

Lalu, setiap tahun alokasi anggaran APBD juga untuk bermacam pos yang tak bisa tertangguhkan.

Misalnya, 20 persen setiap tahun untuk Pendidikan, dan ini tak boleh ada tawar menawar karena sesuai amar konstitusi.

Demikian juga porsi alokasi tertentu yang tidak kecil untuk sektor kesehatan, dan lain-lain untuk pelayanan dasar yang sifatnya tidak tertangguhkan.

Menurut regulasi yang berlaku, APBD harus selalu terbagi menurut alokasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

Dalam politik anggaran Indonesia, anggaran infrastruktur itu termasuk salah satu dari jenis Belanja Modal yang menjadi bagian dari kategori Belanja Langsung.

Jadi, setiap tahun belanja modal khusus untuk perbaikan jalan itu tidak begitu besar.

Sebagai contoh untuk tahun anggaran 2020 Belanja Modal hanya Rp 1.006.751.920.579,90 dan tidak seluruhnya bisa terbelanjakan untuk perbaikan jalan.

Itu karena keperluan lain dalam kategori Belanja Modal masih ada.

Karenanya, itu tak hanya Kota Medan, upaya memelihara kualitas jalan bisa terjebak pada dilema perbaikan yang rusak yang terus berlanjut dengan munculnya kerusakan baru.

Bahkan negara pun mengalami masalah yang sama. Itu sebabnya pembangunan infrastruktur Indonesia mengandalkan hutang yang cukup besar.

“Meski sudah membuat hutang yang besar kualitas jalan dan kecukupannya pun masih jauh dari yang harapan,” terang Shohibul.

Tiga Kategori

Lanjut Shohibul, jalan Kota Medan terbagi tiga kategori. Pertama, jalan kota yang menjadi tanggungjawab pemerintah Kota Medan.

Kedua, jalan provinsi yang menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi. Ketiga, jalan negara yang menjadi tanggung jawab pemerintah nasional.

Tetapi rakyat tidak selalu mampu membedakan mana jalan kota, mana jalan provinsi dan mana jalan negara.

Karena itu, dengan asumsi rata-rata pada angka lebih Rp 5 triliun APBD Kota Medan per tahun, maka itu tak dapat memperbaiki jalan.

“Itu sebuah penyederhanaan masalah,” ujarnya.

Menurut dia, harus ada investarisasi aset dan perlu ada produk kreatif lokal dan BUMD tak boleh jadi parasitis.

“Dengan angka Rp 6 triliun hanya untuk infrastruktur, pemerintah tak lagi mengurus aspek manusia sebagai subjek pembangunan,” ujar Shohibul

“Sebab itu, kita sangat mengharapkan semua calon yang akan berlaga pada Pilkada serentak pada Desember mendatang mengupas visi dan misi ke depan.

Begitu juga dengan bagaimana untuk memperoleh dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) masing-masing daerah termasuk kota Medan.

“Mengajak diskusi para kandidat ini tentu akan lebih menarik dengan yang tertuang dalam visi dan misi keduanya, dengan demokrasi yang lebih dewasa,” tutup Shohibul. (clin)

 

  • Bagikan