Waspada
Waspada » Awasi Penyaluran Solar Bersubsidi Di Belawan
Medan

Awasi Penyaluran Solar Bersubsidi Di Belawan

KETUA Umum Aliansi Nelayan Kecil Modern Indonesia (ANKM-I) Sumut Rahman Gafiqi SH. Dia minta awasi penyaluran solar bersubsidi di Belawan. Waspada/Andi Aria Tirtayasa
KETUA Umum Aliansi Nelayan Kecil Modern Indonesia (ANKM-I) Sumut Rahman Gafiqi SH. Dia minta awasi penyaluran solar bersubsidi di Belawan. Waspada/Andi Aria Tirtayasa

BELAWAN (Waspada): Ketua Umum Aliansi Nelayan Kecil Modern Indonesia (ANKM-I) Sumut Rahman Gafiqi SH (foto) meminta Presiden RI dan Menteri Kelautan dan Perikanan awasi penyaluran minyak solar bersubsidi di Gabion Belawan.

Langkah pemerintah untuk awasi penyaluran solar bersubsidi di Belawan, karena hingga saat ini, ribuan nelayan kecil menjerit akibat sulit mendapatkan bahan bakar tersebut.

Sebaliknya, para pengusaha perikanan dan pemilik kapal-kapal pukat trawl sangat mudah mendapatkan minyak solar bersubsidi dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).

“Sudah saatnya Bapak Presiden RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengawasi penyaluran minyak solar bersubsidi di kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (PPSB) Gabion Belawan,” tegas Rahman Gafiqi kepada Waspada, Rabu (18/11) terkait masih sulitnya nelayan berskala kecil mendapat minyak solar bersubsidi di pesisir Belawan.

Disebutkan Rahman, meski saat ini ada 4 SPBN di Gabion Belawan yang menyalurkan minyak solar bersubsidi namun para nelayan berskala kecil sulit untuk mendapatkannya.

Sulitnya nelayan kecil mendapatkanya minyak solar bersubsidi selalu disebabkan dengan alasan quota habis. Ironisnya, para pengusaha perikanan dan pengusaha kapal-kapal pukat trawl yang banyak di Gabion Belawan bisa membelinya dalam partai besar.

“Di saat nelayan kecil sulit mendapatkan solar bersubsidi, para pengusaha perikanan dan pemilik kapal-kapal pukat trawl, bauke ami dan pukat teri lingkung bisa membeli solar bersubsidi dengan partai besar untuk operasional selama beberapa hari di lautan,” sebut Rahman.

Dia ditemui Waspada di tangkahan kapal-kapal nelayan di Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan.

Rahman menambahkan, selain dalih habisnya kouta, lokasi SPBN jauh dari bibir pantai, sehingga jarak tempuh nelayan untuk mendatangi stasiun SPBN sangat jauh.

Aktivis pembela nelayan ini juga menilai pihak Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP)  dan PPSB sebagai lembaga pemerintah yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkesan kurang  melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan penyaluran minyak solar bersubsidi bagi para nelayan kecil.

Sehingga, keberadaan  4  SPBN yang ada di Gabion Belawan belum bisa dimanfaatkan sepenuhnya oleh para nelayan kecil.

“Wajar saja kalau nelayan kecil tidak bisa mendapatkan solar bersubsidi karena minyak subsidi tersebut diduga dikuasai oleh para pengusaha berskala besar perikanan dan pemilik kapal-kapal pukat trawl, bauke ami dan teri lingkung,” urai Rahman.

Dijelaskan Rahman, bila aparat penegak hukum tidak mengusut langkanya solar bersubsidi maka ribuan nelayan akan terus terzolimi, apalagi solar bersubsidi merupakan kebutuhan pokok bagi para nelayan berskala kecil untuk mencari nafkah di tengah laut.

Selain itu, tambah Rahman, nelayan berskala kecil terpaksa mendapatkan minyak solar dari para tengkulak yang datang membawa minyak dengan harga tinggi.

Pembiaran

Saat ditanya masih maraknya kapal-kapal pukat trawl, bauke ami dan pukat teri lingkung beroperasi bebas di perairan Belawan bahkan hingga ke zona nelayan kecil, Rahman menduga adanya pembiaran dari pihak terkait di kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan.

Sesuai amanat UU No 31 tahun 2004 yang diamandemen menjadi UU No 45 2009 tentang perikanan bahwa PSDKP adalah penyidik PPNS yang memiliki kewenangan lex spesialis (khusus).

Di mana, PSDKP  memiliki wewenang melaksanakan penyidikan dan penindakan terhadap para pelaku pelanggaran di pelabuhan, perikanan di laut dan di pelabuhan pengguna sarana khususnya bagi nelayan kecil.

Termasuk alat tangkap dan sarana alat tangkap, minyak bersubsidi yang selama ini dimanfaatka  oleh oknum pengusaha  nakal di Gabion Belawan.

“Kapal patroli PSDKP seharusnya tidak hanya menangkap kapal-kapal asing yang menangkap ikan di perairan Selat Malaka namun harus berani menangkap kapal-kapal pukat trawl, bauke ami dan pukat teri lingkung,” tegas Rahman. (m27)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2