MEDAN (Waspada): Anggota DPRD Sumut dari FraksI PKS Abdul Rahim Siregar (foto) menyampaikan 8 catatan refleksi akhir tahun 2023 bersamaan dengan lebih 114 hari tugas Pj Gubsu Saudara Hassanudin memimpin Sumatera Utara. Salah satu di antaranya adalah Narkoba semakin menjamur, dan pemberantasannya masih setengah hati.
Hal ini dikatakan wakil rakyat yang akrab disapa ARS dalam keterangan tertulisnya yang diterima Waspada, di Medan, Sabtu (30/12).
Catatan refleksi akhir tahun 2023 mewakili Fraksi PKS, yang disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Akhir Tahun 2023 dalam pengesahan Ranperda yang akan dibahas bersama Tahun 2024, di gedung dewan, Rabu (27/12).
Hadir Sekdaprovsu, Arief Sudarto Trinugroho, pimpinan DPRD Sumut, dan perwakilan Forkopimda Provsu, sejumlah SKPD dan para anggota dewan.
Lebih lanjut ARS memaparkan, setelah Pj Gubsu Hassanudin telah lebih 114 hari menjalankan tugas atas amanat Negara dan amanat Presiden RI, menggantikan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah (Eramas), yang telah mengabdi 5 tahun, dan dinilai telah membangun fondasi membangun Sumut Adil, Aman dan Bermartabat (RPJMD Sumut 2018-2023).
“Tentunya masyarakat Sumut memiliki ekpektasi/harapan besar kepada Pj Gubsu untuk melanjutkan pembangunan Sumut lebih baik, lebih luas dan lebih dirasakan masyarakat,” ujar ARS, dari Dapil VII Tabagsel, ini.
Masyarakat Sumut, imbuhnya, menunggu terobosan kebijakan strategis populis yang berdampak kepada perekonomian terkendali, pelayanan prima, pendidikan bermartabat, kesehatan ramah dan infrastruktur mantap Sumut.
Dijelaskan, pihaknya dapat secara objektif mencermati kinerja Pj Gubsu dalam waktu hampir 4 bulan ini sebagai orang nomor 1 di Sumut, dan Sekda Pemprovsu sebagai oramg nomor 2 di Sumut.
“Saya sebagai anggota DPRD Sumut mewakili FraksI PKS memberikan apresiasi kepada Pj Gubsu yang telah mampu mengendalikan inflasi masih tetap di bawah inflasi Nasional, dan menurunkan angka stunting dari 21% menjadi 18%,” urainya.
Kemudian, telah melakukan pengukuhan Satuan Tugas (Satgas) Sekolah Bersir Narkoba dan juga kegiatan persiapan PON ke XXI yang terus diburu dan dikejar, baik fisik maupun penyiapan atlit sebagai tuan rumah. Di samping kinerja yang dilakukan tentunya ada Pekerjaan Rumah yang harus menjadi atensi serius Pj Gubsu dan Sekdaprovsu.
Delapan Catatan
Secara panjang lebar, ARS menguraikan delapan catatan refleksi Sumut Tahun 2023, yakni masalah narkoba yang semakin menjamur, dan terkesan dibiarkan oleh instutusi di negeri ini, yang seharusnya berada di garda terdepan memberantas peredaran benda haram itu.
ARS menyebut, pemberantasan Narkoba dinilai setengah hati, meski dampaknya elas-jelas merusak generasi muda Indonesia.
“Seharusnya kita malu sebagai Forkopimda, kita malu sebagi anggota DPRD Sumut dan kita malu kepada generasi muda dan anak-anak kita bahwa Sumut masih bertengger di peringkat pertama peredaran dan pemakaian Narkoba di Indonesia. Dan ditangkapnya Mantan Kapolda Sumbar inisial TM adalah sebuah pelajaran penting bangsa ini,” beber ARS.
Kemudian, semakin banyak konflik agraria/pertanahan di Sumut yang belum kunjung tuntas, sehingga berdampak kepada konflik horisontal antara masyarakat dan perusahaan, yang akhirnya ending-nya merugikan masyarakat.
Yang tak kalah pentingnya adalah kemiskinan dan penggangguran yang meningkat. Terbukti kondisi masyarakat saat ini semakin berat dan banyaknya generasi muda yang tidak memiliki pekerjaan.
Sehingga, menjadi potensi terjadi kriminalitas yang marak di tengah-tengah kita tentu membuat ketidaknyamanan masyarakat terkait aksi pencurian, perampokan, begal dll.
Lalu, stagnan pelayanan Birokrasi kepada dunia usaha dan masyarakat, khusus bidang perizinan (Galian C), pendidikan, kesehatan dll.
“Dengan Sumut meraih piagam meritokrasi dari kementerian MENPAN menjadi tantangan untuk pengelolan pelayanan (merit system) lebih baik di Sumatera Utara,” sebutnya.
Selanjutnya, penyediaan bus untuk mahasiswa dan masyarakat untuk pulang ke kampung agar dapat menyalurkan aspirasi sebagai pemilih, karena rata-rata mahasiswa di Medan dan sekitarnya masih memiliki KTP Kampung halaman.
“Diharapkan agar ini menjadi atensi Pj. Gubsu dan Sekdaprovsu untuk menyediakan bus. Ini bukan hal yang baru, karena Pemprovsu dan Pemko Medan telah menyediakan bus di saat Hari Raya Idul Fitri dan Tahun Baru. Dan hal ini sudah pernah saya sampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Sumut,” tukasnya.
Wanprestasi
Tiga catatan lagi, yakni stagnannya pembangunan Rp 2,7 triliun sebagai proyek multi years yang seharusnya tuntas tahun 2023 ini, tapi kenyataan PT Waskita yang ditunjuk sebagai pelaksana yang tergabung dalam Kerja Sama Operasional (KSO) terkesan tidak serius dan bermain-main (Wanprestasi) terhadap program yang sesungguhnya membantu perekonomian dan akses pelayanan di masyarakat.
Khusus masalah pertambangan, ARS mendesak dibentuk Pansus Pertambangan, karena Sumut memiliki Energi Sumber daya Mineral/ESDM yang berlimpah berupa tambang emas, nikel putih, batu bara, sawit karet dll.
Akan tetapi patut disayangkan, fakta di lapangan, berkaitan dengan pembagian, terjadi ketidakadilan dan seolah-olah perusahaan besar yang memiliki izin dari pusat yang memiliki kekuasaan dan peraturan sendiri dan tidak mendengar suara, saran dan masukan kepala daerah dan DPRD.
Berkaitan dengan Pemilu 2024, ARS berpendapat sangat strategis untuk dibentuk Pansus Pemilu dan Pilkada untuk menjaga demokrasi Indonesia.
“Alasannya, karena kita tidak ingin ada niat untuk mencederai Pemilu dengan ide, gagasan, sikap dan perbuatan yang tidak demokratis dan terang-terangan melawan hukum bahwa sudah indikasi kuat upaya melakukan kecurangan saat Pemilu,” pungkasnya. (cpb)
