MEDAN (Waspada): Anggota DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga (foto) mengapresiasi langkah Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) yang akan mencopot pimpinan Bulog di daerah, bila tidak membeli gabah petani sebesar Rp 6.500 per kg. Dewan menyebut, pembelian gabah berdasarkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp 6.500 dapat mendongkrak kesejahteraan petani.
“Kita sepakat dan mendukung pembelian sesuai HPP sebesar Rp 6.500 per kg, guna menaikkan harga di tingkat produsen dan mensejahterakan petani,” kata Zeira kepada Waspada di Medan, Rabu (4/2).
Anggota dewan dari Fraksi PKB itu merespon penegasan Zulhas yang prihatin terus rendahnya harga gabah di bawah HPP, di tengah lemahnya produksi beras dan harga di tingkat produsen.
Padahal pada Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram. Penetapan ini dilakukan untuk melindungi petani dan mendorong swasembada pangan.
Menurut Zeira, selama ini para petani selama ini terpaksa menjual gabah di bawah HPP kepada para tengkulak, karena tidak ada pilihan lain dan telah menyebabkan terjadinya ketidakstabilan harga beras di tingkat produsen.
“Dengan langkah yang disampaikan Zulhas yang akan mencopot pimpinan Bulog di daerah, petani bisa lebih bergairah untuk lebih memacu produksi, yang tentu saja akan meningkatkan kesejahteraan para petani,” ujarnya.
Selain itu, imbuh Zeira, Bulog juga harus bersinergis dengan kelompok tani untuk mencapai kesepakatan harga yang ditetapkan bahkan kalau bisa melebihi HPP.
“Saat ini, biaya produksi petani padi sawah untuk menghasilkan 1 kilogram gabah sudah mengalami kenaikan, sehingga harus diimbangi dengan nilai jual gabah yang tinggi,” ujarnya.
Zeira mengherankan kebijakan Bulog yang cenderung tidak mendukung program pemerintah yang ingin mewujudkan negara kita tidak lagi melakukan impor beras.
“Harusnya Bulog wajib mematuhi HPP yang tidak bisa ditawar lagi untuk memastikan hasil panen petani di tanah air terserap secara optimal, ” ujarnya.
Sulit bagi petani untuk bertahan apalagi proyeksi kenaikan produksi beras oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terus mengalami kenaikan
“Dengan penyerapan gabah secara maksimal, giarah petani untuk memacu produksi beras akan meningkat,” katanya.
Terlebih, periode Februari-April merupakan puncak panen yang tidak boleh dilewatkan begitu saja. Karenanya, Zeira menilai kewajiban membeli gabah sesuai HPP cukup strategis memastikan serapan gabah berjalan optimal.
Harusnya Bulog memperihatikan situasi dan momentum di mana Presiden Prabowo telah mengucurkan dana sebesar Rp16,6 triliun tanpa bunga untuk Bulog, untuk memastikan modal yang cukup dalam menyerap hasil panen petani,” ujarnya.
“Saatnya tidak lagi ada upaya menghambat program swasembada pangan, karena program Presiden Probowo sudah jelas dan tegas, yakni kebijakan pangan yang memihak terhadap kepentingan rakyat,” katanya. (cpb)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
