MEDAN (Waspada): Anggota DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga (foto) mempertanyakan hasil data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengklaim angka kemiskinan pada September 2024 tercatat rendah sepanjang sejarah, namun anehnya tingkat kriminalitas justru semakin tinggi. Dewan menyebut, ada dugaan kemungkinan BPS keliru merumuskan acuan data dan angka kemiskinan sesuai standar yang berlaku.
“Kita pertanyakan kenapa ini (data BPS) tidak linear antara angka kemiskinan turun dengan tingkat kriminalitas, yang seharusnya saling berpengaruh,” kata Zeira kepada Waspada di Medan, Senin (20/1).
Anggota dewan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu merespon data BPS 2024 yang memperlihatkan angka kemiskinan terbaru yang tercatat 8,57 persen dari total populasi atau sebanyak 24,06 juta orang.
Tingkat kemiskinan itu turun dari 9,36 persen atau 25,9 juta orang pada Maret 2023, mencatatkan rekor terendah sejak BPS mulai mengumumkan data kemiskinan pada tahun 1960.
Namun di lain pihak, tingkat kriminalitas cenderung semakin tinggi, terutama dengan maraknya begal, disusul dengan aksi pencurian sepedamotor dan narkoba yann cenderung semakin meningkat di tengah sulitnya mencari pekerjaan.
Menyikapi hal itu, Zeira menyebutkan, perhitungan tingkat kemiskinan yang jadi standarisasi pemerintah itu perlu dipertanyakan, karena tidak linear antara pengurangan tingkat kemiskinan dengan tingkat kejahatan.
“Berdasarkan standarisasi dunia, tingkat kemiskinan itu bisa dikategorikan miskin, apabila penghasilannya di bawah 2,1 dolar per hari, atau sekitar Rp 30 ribuan, sementara standarisasi Indonesia hanya sekitar Rp 20 ribuan. “Ini sudah barang tentu akan terlihat turun jika standarisasinya dibuat oleh BPS,” katanya,
Standarisasi Dunia
Menurut Zeira, sebaiknya BPS mengikuti standarisasi dunia, karena itu merupakan bagian dari riil dari jumlah angka kemiskinan di dunia. “Jadi tidak lagi mengambil data yang dibuat, disusun untuk menyenangkan pemerintah atau dikenal dengan Asal Bapak Senang,” katanya.
Karenanya, pihaknya beranggapan masih banyak orang miskin yang pastinya linear dengan tingkat kejahatan, jika memang data itu dibuat secara nyata.
“Yang jadi pertanyaan, dari kasat mata yang kita lihat masih banyak warga yang sulit memenuhi kebutuhan hidup bahkan makin tertekan akibat banyak beban biaya, yang membuat mereka tidak leluasa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari,” ujarnya.
Peningkatan kejahatan di Kota Medan, khususnya sudah sangat mengkhawatirkan, sudah masuk dalam katagori menghilangkan nyawa oleh geng motor. Begitu juga kejahatan pencurian yang dilakukan, termasuk mencuri pagar rumah orang.
“Saya harap BPS mengambil data-data itu sebagai acuan nyata agar pemerintah nantinya mengambil langkah konkrit kebijakan dalam tujuan pemerintah mengentaskan kemiskinan,” katanya.
Zeira juga menandaskan, penghimpunan dan pengumpulan data yang dilakukan BPS tidak boleh diintervensi oleh siapapun, agar kita tahu kondisi eksisting sekarang, dan bagaimana langkah penanggulangannya.
“Dengan sajian data yang riil sesuai fakta itu akan membuat pemerintah bisa lebih mudah merencanakan program ke depan demi kesejahtaraan masyarakat,” pungkasnya. (cpb)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
