Menu
Pusat Berita dan Informasi Kota Medan, Sumatera Utara, Aceh dan Nasional

Anggota DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga Minta Pemerintah Intervensi Pasar

  • Bagikan

MEDAN (Waspada): Anggota DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga (foto), menyesalkan kenaikan harga sembilan bahan pokok (sembako) yang terjadi awal tahun 2022. Dewan meminta pemerintah melakukan intervensi pasar untuk menjaga kestabilan harga.

Hal itu disampaikan Zeira kepada Waspada di Medan, Rabu (5/1), menyikapi kenaikan harga komoditas minyak goreng yang naik di kisaran Rp 18.000-19.000 per kg dari harga Rp 15.000 dan telur di harga Rp 1.800 dari Rp 1.400 dan Rp 1.100 dari Rp 800 per butir di sejumlah pasar tradisional hingga Selasa (4/1).

Kenaikan ini diduga terjadi karena peningkatan harga CPO (crude palm oil) atau minyak sawit mentah di pasar internasional dan naiknya harga pakan ternak sampai 20 persen.

Merespon ini, anggota dewan dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (PKB) ini meminta pemerintah harus peka terhadap kenaikan sembako yang tidak terkendali, dan menduga tengkulak atau para spekulan ikut memainkan harga.

“Saya kira permainan tengkulak harus dibrangus dengan pengawasan ketat terhadap didistribusi bahan pangan yang sangat dibutuhkan masyarakat,” kata Wakil Ketua Komisi B yang tupoksinya membidangi masalah ketahanan pangan ini.

Guna mengantisipasi terjadinya lonjakan harga, Zeira mendesak perlu intervensi pasar di pasar murah. “Ini jadi solusi juga, yakni dengan campur tangan itu kestabilan harga dapat terjaga,” katanya.

Di bagian lain keterangannya, Zeira menyebutkan, hukum ekonomi tentang keseimbangan pasar antara suplai dan demand harus dapat dijaga, dengan melakukan pengawasan terus menerus.

Artinya, pengawasan harus dilakukan mulai dari arus barang dari petani sampai dengan produsen

Terkait rencana menguundang dinas terkait membahas masalah tersebut, Zeira menyebutkan, hal ini akan menjadi konsen komisi B.

“Dengan melakukan rapat dengan pihak terkait seperti Dinas perdagangan Sumut dan kab/ kota, Asosiasi dostibutor pangan, Polri, pemerintah pusat, dan juga asosiasi konsumen, kita berharap ada solusi terbaik,” ujarnya.

Dewan Pengawas

Terkait rencana ke depan, Zeira menuturkan, kenaikan harga sembako ini merupakan kejadian yang terus berulang, maka perlu pemerintah daerah membentuk suatu badan atau berupa organisasi pengawas harga pangan yang bertanggung jawab langsung kepada Gubsu.

Salah satu tugasnya, untuk membuat laporan atas adanya potensi kenaikan berbagai macam kebutuhan pokok, sehingga dengan demikian dapat mengantisipasi lebih awal atas potensi kenaikan harga-harga barang tersebut dan sekaligus dapat mengawasi tengkulak yang nakal.

Menyinggung tentang pendirian resi gudang jadi solusi mencegah kenaikan harga sembako, Zeira menandaskan, hal itu bukan satu satunya jalan untuk mengantisipasi kenaikan harga.

Sebab resi gedung hanya lebih pada oriantasi bisnis oleh pelaku usaha dan ini hanya terbatas pada barang tertentu (cpb)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *