MEDAN (Waspada): DPRD Sumut meminta pemerintah melalui kementrian terkait untuk terus memperbarui (update) data penerima bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT-BBM), agar tidak terjadi salah sasaran dalam penyaluran bantuan tersebut.
“Harus terus diperbarui (update), begitu juga sistem data yang harus sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK),” kata anggota DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga (foto) kepada Waspada, di Medan, Jumat (23/9).
Anggota dewan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini merespon ditemukannya exclusion error atau salah sasaran dalam penyaluran bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM), yang jumlahnya mencapai 1,3 juta orang.
Menyikapi hal itu, Zeira mengaku prihatin karena bantuan yang salah sasaran itu diduga telah dinikmati oleh yang bukan berhak menerimanya.
“Ini artinya kelompok penerima yang sesungguhnya semakin terpinggirkan dengan adanya bantuan BLT sebagai kompensasi atas kenaikan BBM,” katanya.
Menurut Zeira, mereka yang menerima BLT BBM masuk dalam kelompok penerima yang terkategorikan tidak mampu atau bergaji Rp 3,5 juta, dengan catatan harus mengikuti program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sampai bulan Juli 2022.
“Ini harus jelas terdata, tersistem dan terintegrasi dalam basis data penetapan sasaran, jadi tidak boleh keliru,”ujarnya.
Terkait dengan dugaan exclusion error, hal itu diduga terjadi karena pembaruan data mutahir tidak dilakukan dengan seksama, sehingga bisa saja terjadi peng-input-an data lama.
“Kalau ini terjadi, kita berharap semua pihak, terutama pemerintah perlu berkordinasi dengan provinsi/kabupaten/kota untuk mensinkronkan data terbaru agar lebih valid dan mutahir,” katanya. Sinkronisasi data yang telah divalidasi hendaknya disamakan dengan data NIK.
Diketahui, pemerintah secara total menganggarkan dana Rp12,39 triliun untuk penyaluran BLT BBM Rp600 ribu kepada 20,65 juta penerima yang tersebar di seluruh Indonesia.
BLT BBM 2022 diharapkan bisa meringankan beban masyarakat di tengah kenaikan harga BBM, mulai dari Pertalite, Solar, sampai Pertamax. Harga BBM di Tanah Air naik sejalan dengan kenaikan harga minyak dunia.
Pemerintah menetapkan beberapa syarat penerima BLT BBM, yaitu merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki NIK, peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, dan bergaji/upah paling tinggi Rp3,5 juta per bulan mencakup gaji pokok dan tunjangan tetap. (cpb)
Teks
Anggota DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga. Waspada/ist
