MEDAN (Waspada): Anggota DPRD Sumut Viktor Silaen (foto) mendesak Pemprovsu untuk segera merealisasikan bantuan tanggap darurat untuk menanggulangi pasca gempa yang terjadi di Tapanuli Utara (Taput), pekan lalu.
“Kita berharap segera realisasikan bantuan tanggap darurat agar penanganan pascabencana dapat dilakukan bertahap dan menyeluruh,” kata Viktor kepada Waspada melalui sambungan telepon di ibukota Tarutung, Selasa (4/10).
Anggota dewan dari Fraksi Golkar Dapil IX yang mencakup Tapteng ini, merespon kondisi terakhir pascagempa berkekuatan 6,0 magnitudo di Tapteng, yang menewaskan 1 orang dan belasan lain luka-luka, Sabtu dini hari pekan lalu.
Sejauh ini, lanjut Viktor, situasi sudah mulai kondusif, dan warga sudah mulai beraktifitas, dan terlihat sudah ada rekonstruksi rumah ibadah yang mengalami kerusakan dan rumah warga yang terdampak gempa.
Viktor juga menyampaikan aspirasi kepada Pemprovsu yang telah mendistribusikan bantuan kepada warga yang paling terdampak bencana di sejumlah kecamatan di Tapteng.
“Namun yang terutama saya kira dari semua itu, untuk menanggulangi bencana ini, harus ada upaya menyeluruh dengan bantuan tanggap darurat, yang sejauh ini belum terealisasi,” ujarnya.
Bantuan itu, lanjut VIktor nantinya diharapkan dapat membantu Pemkab Taput dan dinas terkait untuk merehabilitasi dan merekonstruksi sarana dan prasarana yang terdampak musibah itu. Alasannya, Pemkab Tapteng tidak akan mampu menanggulangi sendiri upaya pemulihan pascagempa, karena anggarannya sangat besar.
Digunakan Langsung
Dengan komponen dana kontinjensi dan bantuan tanggap darurat on call lainnya yang bersumber dari APBD Sumut, yang nantinya akan digunakan langsung pada saat tanggap darurat dan bantuan sosial berpola hibah, yaitu untuk pascabencana.
Untuk mengatur mekanisme pembantuan itu, Viktor berharap Pemkab dapat menginput data terkait kerusakan sarana dan prasarana milik masyarakat maupun pemerintah kabupaten setempat.
“Kita tentu saja berharap yang diprioritaskan adalah rumah warga yang paling terdampak akibat gempa tersebut,” ujarnya.
Dengan demikian, geliat warga dan aktifitas ekonomi masyarakat di sana dapat terpulihkan, dan tentu saja dapat menghindari kecemasan warga yang berlarut-larut karena menunggu bantuan tersebut.
“Kita juga berpesan agar bantuan yang diberikan tidak disamaratakan, artinya harus dilihat apa yang dibutuhkan,” pungkasnya. (cpb)
