MEDAN (Waspada): Anggota DPRD Sumut Rudi Alfahri Rangkuti (foto) berharap kepada kepala daerah baru yang akan dilantik untuk bergerak cepat (gercep) mencari strategi baru menjamin ketersediaan sembilan bahan pokok (Sembako) dan pangan, terutama jelang Ramadan dan Idul Fitri 1446 Hijriah ini.
“Perlu ada strategi baru bahkan terobosan agar kebutuhan pokok masyarakat itu terjamin dan harganya terjangkau,” ujar Rudi kepada Waspada, di Medan, Minggu (16/2)
Anggota dewan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dapil Sumut 12 Binjai Langkat ini merespon dilantiknya 32 kepala daerah, termasuk gubernur, bupati dan walikota di Sumut pada 20 Februari 2025 di Jakarta.
Pelantikan kepala daerah yang dilakukan serentak ini dilakukan menjelang masuknya bulan suci Ramadan dan Idul Fitri 1446 Hijriah, pada awal Maret 2025.
Menyikapi hal itu, Rudi Alfahri yang juga anggota Komisi B DPRD Sumut ini berpendapat, para kepala daerah ini harus gerak cepat (gercep) melakukan kerja-kerja prioritas, termasuk mencari strategi baru yang menjamin sembako dan pangan berlancar lancar di bulan suci umat Islam itu.
Salah satu di antaranya memetakan situasi terkini kondisi harga sembako, seperti yang dilakukan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan (Zulhas), yang meninjau langsung ketersediaan dan harga kebutuhan pokok di pasar tradisional, guna memastikan ketersediaan pasokan dan harga kebutuhan pokok stabil di pasar pada Selasa (21/1/2025) lalu.
Pihaknya berpendapat, langkah antisipasi yang dilakukan Zulhas perlu ditindaklanjuti dan disikapi serius oleh para kepala daerah, agar tidak terjadi gejolak di pasar terkait kenaikan harga yang selalu dirasakan di hari besar keagamaan itu.
“Salah satu di antaranya bagaimana memperpendek jalur distribusi sembako, khususnya beras dan gula serta telur, dari distributor ke pengecer di pasar-pasar tradisional,” ujarnya.
Distribusi yang cepat dan tepat waktu itu, imbuh Rudi, diharapkan akan memberi kenyamanan dan ketenangan masyarkat yang sangat membutuhkan bahan pokok untuk sahur dan berbuka puasa itu.
“Tegasnya, tidak ada lagi masyarakat yang mengeluh beras, gula dan lain sebagainya langka di pasaran, karena biasanya kalau stok tidak tersedia, maka terjadi spekulasi harga,” ujarnya.
Berkordinasi
Para kepala daerah harus terus menerus berkordinasi dan bersinergis dengan dinas terkait, khususnya Badan Urusan Logistik (Bulog). “Perlu dicari keseragaman langkah bagaimana penyaluran kebutuhan pokok itu ada di titik titik penjualan yang mudah dijangkau masyarakat dengan harga yang relatif murah,” katanya.
Menyinggung adanya efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah Presiden Prabowo Subianto di kementrian dan lembaga, Rudi menyebut hal itu tidak berpengaruh besar terhadap kinerja aparatur pemerintah.
“Justu sebaliknya jadi pemacu semangat untuk serius bekerja, bagaimana misalnya bersinkronisasi dengan pemerintah di daerah terkait pemenuhan hak masyarakat akan kebutuhan sembako dan pangan,” katanya.
Berkaitan dengan munculnya kenaikan harga sembako yang bersebab dari ulah segelintir pihak atau spekulan, Rudi mendesak pemerintah memberlakukan hukuman berat bagi mereka yang coba-coba berbuat nakal.
“Dengan hukuman itu, diharapkan para pedagang dan distributor patuh dan menghindari penimbunan barang atau berspekulasi menaikkan harga,” pungkas Rudi. (cpb)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
