MEDAN (Waspada): Anggota DPRD Sumut Rudi Alfahry Rangkuti (foto) berharap kepada masyarakat tetap menjaga ketenangan pasca operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap oknum Bupati dan sejumlah pejabat di sana.
“Marilah kita serahkan sepenuhnya masalah ini kepada KPK, dan kepada masyarakat tetaplah beraktifitas seperti biasa dan jaga ketenangan,” kata Rudi kepada Waspada di Medan, Kamis (20/1).
Anggota dewan dari Fraksi PAN merespon OTT di Langkat Selasa malam oleh KPK dan telah ditetapkannya Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin sebagai tersangka setelah melakukan pemeriksaan selama 1×24 jam, Kamis pagi.
Menyikapi itu, anggota dewan Dapil XII yang meliputi Binjai-Langkat ini mengimbau warganya untuk tenang dan tidak melakukan aksi berlebihan yang dapat mengganggu roda pemerintahan di sana.
“Biarkan proses hukum ditangani KPK hingga tuntas, dan kita berharap kasus ini juga jadi pelajaran berharga bagi masyarakat,” ujar anggota dewan dari Komisi A ini.
Menyinggung adanya aksi pemasangan karangan bunga yang berisikan ucapan terimakasih kepda KPK atas OTT di Langkat, Rudi berpendapat hal itu tidak perlu dilakukan.
“Nanti bisa disalahartikan, ini kan persoalan hukum, bukan pelantikan atau seremoni. Yang kita inginkan penyelesaiannya dan jadi pelajaran bagaimana membangun Langkat lebih kondusif tanpa korupsi atau perbuatan melawan hukum lainnya,” katanya.
Terkait OTT yang dialami Bupati dan pejabat lainnya, Rudi menyebutkan, dirinya tidak ingin mencampuri lebih jauh.
“Sebenarnya sudah ada tanda awal waktu muncul dugaan korupsi di salah satu dinas di Langkat, tapi tampaknya tak dijadikan pelajaran, hingga akhirnya seperti sekarang ini,” katanya.
Rudi juga berharap kepada pejabat sementara pengganti Bupati, yakni Wakil Bupati Syah Afandin tetap fokus dengan tugas menjalankan roda pemerintahan.
“Saya berharap kepada Ondim — panggilan Syah Afandin — tidak terjebak polemik atas kasus ini,” pungkas Rudi. (cpb)
Teks foto
Anggota DPRD Sumut Rudi Alfahry Rangkuti. Waspada/ist
