MEDAN (Waspada): Anggota DPRD Sumut Rudi Alfahri Rangkuti mendesak Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Yudo Margono untuk menindak tegas oknum TNI yang diduga menganiaya Julham (29), warga Dusun II Salahaji, Desa Salahaji, Kecamatan Pematang Jaya, Kabupaten Langkat.
“Kita juga minta aksi kekerasan berupa penganiayaan ini segera diusut tuntas dan pelakunya dihukum setimpal dengan tindakannya,” kata Rudi kepada Waspada melalui sambungan telepon dari Medan, Senin (14/8).
Anggota dewan fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dapil XII Binjai Langkat itu merespon dugaan tindakan kekerasan oknum aparat TNI berpakaian preman terhadap warga Salahaji Sumut itu, yang dilakukan di seputaran rumah korban akhir pekan lalu itu, diduga karena persoalan sawit.
Akibatnya, korban dikabarkan mengalami bengkak di bagian rahang pipi kiri dan kini menjalani perawatan intensif di RSUD Aceh Tamiang.
Korban Julham yang didampingi masyarakat saat diwawancarai awak media mengatakan, kekerasan yang dilakukan oknum TNI merupakan sikap represif kepada masyarakat.
“Kita melihat ini tindakan yang tidak manusiawi, masak seorang tentara memukul masyarakat yang seharusnya menengahi mereka,” kata warga.
Kecam
Senada dengan kekesalan yang dirasakan Julham, anggota DPRD Sumut Rudi Alfahri Rangkuti mengecam aksi kekerasan oknum aparat yang seharusnya mereka ayomi di tengah-tengah masyarakat.
Karenanya, Rudi mendesak Panglima TNI Yudo Margono dan Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan (Kodam I/BB) melalui pusat Polisi Militer (Puspom) menindak tegas dan mengusut secara tuntas insiden yang telah melukai hati masyarakat tersebut.
“Kehadiran TNI di tengah-tengah masyarakat harusnya ikut bersama masyarakat menciptakan iklim kondusif, namun yang terjadi justru sebaliknya, ini harus jadi atensi serius Panglima TNI dan jajarannya,” tegas Rudi.
Perwakilan masyarakat menambahkan, pihaknya sangat menyayangkan tindakan kekerasan tersebut. Oleh karena itu, perwakilan masyarakat akan melaporkan ke Pangdam/Kodam I/BB dalam waktu dekat, agar oknum tersebut dibina dan diberikan sanksi yang sesuai hukum yang berlaku.
“Karena yang melakukan pemukulan tersebut adalah oknum TNI, maka kita kembalikan kepada TNI juga, agar mereka diadili secara hukum militer oleh institusinya,” ucapnya.
Permasalahan tersebut menjadi pelajaran penting bagi TNI di lapangan, karena slogannya institusi tersebut adalah kuat bersama rakyat.
“Kalau rakyatnya dipukul gimana mau kuat,” pungkasnya. (cpb)
