MEDAN (Waspada): Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) Ricky Anthony (foto) mendorong Pemprovsu untuk menambah alokasi anggaran di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), Komisi Informasi Publik (KIP) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut, guna memaksimalkan kinerja mereka di bidang tugas masing-masing.
“Kita berharap peningkatan anggaran juga dapat memacu sinergitas antara KPID, KIP dan PWI dengan Pemprovsu melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), khususnya menghadapi tahun-tahun politik jelang Pemilu 2024,” ujar Ricky kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (26/10).
Hal ini dikatakan Politisi Muda NasDem itu merespon minimnya anggaran di KPID, KIP dan PWI Sumut. Padahal ketiga kelompok dan organisasi itu menghadapi tugas dan tantangan berat, yang di antaranya meliputi tingginya tuntutan masyarakat yang ingin mendapatkan siaran yang sehat dan berkualitas.
Kemudian, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia dan meningkatkan profesionalisme wartawan di era serba canggih ini.
Menurut anggota Komisi A yang tupoksinya membidangi pemerintahan ini, ketiga kelompok yang punya tugas dan wewenang berbeda masih dihadapkan pada kendala minimnya fasilitas, sarana dan infrastruktur, sehingga menganggu kinerja mereka.
“Untuk KPID, kita berharap pengadaan televisi dapat ditingkatkan jumlahnya, begitu juga dengan alat pemantauan langsung televisi, sehingga diharapkan pengawasan KPI terhadap seluruh televisi dapat berjalan optimal,” kata anggota dewan Dapil XII Binjai Langkat ini.
Hal ini tentu saja lebih membuat KPID lebih bersemangat, selain ikut mengawasi konten siaran, terutama siaran lokal, yang disiarkan televisi atau radio, juga meningkatkan kemampuan untuk bekerja lebih optimal.
Yang paling penting, terkait UU No 11 tahun 2020 tentang Ciptakerja, yang salah satu isinya berisikan peralihan siaran analog ke digital yang dimulai secara bertahap hingga pada akhirnya dimulai paling lambat per 2 Nopember 2022.
“Ini tentu saja membutuhkan sarana dan prasarana yang baik,” ujarnya.
Jaga Kualitas Demokrasi
Terhadap KIP, Ricky menyebutkan, pemenuhan hak masyarakat mendapatkan informasi yang adil dan berimbang serta menjaga kualitas demokrasi di negeri ini membutuhkan sejumlah perangkat, kordinasi dan kerja sama lintas sektoral.
Dan khusus terhadap PWI, sebut Ricky, Sumut dipercaya jadi Tuan Rumah Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2023, sehingga cukup banyak kesiapan yang harus diantisipasi, termasuk finansial organisasi itu dalam menyambut hari yang bersejarah bagi pers di tanah air itu.
Ricky juga mengingatkan kepada ketiga kelompok itu untuk berkonsultasi dengan Kominfo Sumut selaku dinas yang bertanggungjawab terkait anggaran tersebut dan Komisi A yang memiliki tupoksi untuk terhadap ketiganya.
“Komisi A DPRD Sumut merupakan komisi terkait yang siap membahas pengajuan penambahan anggaran di APBD Sumut tahun ini, sehingga perlu ada komunikasi yang intens agar penambahan anggaran dapat dialokasikan,” pungkas Ricky. (cpb)
