MEDAN (Waspada): Belasan guru honorer dan tenaga teknis dari kabupaten/kota di Sumut, mendatangi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Sumut, Kamis (3/10).
Kehadiran mereka di gedung dewan itu menyorot surat Sekretariat Daerah Provsu No 800.1.3.2/564/2024 tentang jumlah alokasi kebutuhan formasi PPPK yang tahun 2024 ini tercatat 600 formasi, dengan rincian tenaga guru 300 orang, dan tenaga teknis 300 orang.
Anggota DPRD Sumut Hendra Cipta dari Fraksi PAN, yang menerima para guru SLTA itu menyesalkan alokasi tenaga pengajar dan teknis yang tidak mencerminkan rasa keadilan.
“Karenanya, kita meminta revisi formasi calon PPPK agar terjadi pemerataan terhadap formasi yang saat ini dibutuhkan untuk menunjang kinerja dinas pendidikan,” katanya.
Misalnya pemerataan dan kesempatan yang sama terhadap guru bidang studi, contoh untuk guru bidang studi Bahasa Jepang, Perancis, Agama, dll, dan untuk bidang teknis, yakni operator, tata usaha dll, yang sejak Penerimaan PPPK tahun sebelumnya hingga saat ini tidak pernah dibuka formasinya.
“Terus terang untuk tenaga teknis adalah bagian penting dari dinas pendidikan, kalau tidak ada operator, tata usaha di sekolah sekolah, bisa dipastikan kinerja dinas pendidikan tidak akan berjalan lancar” ujarnya.
Dan kesempatan mereka untuk ikut seleksi PPPK menjadi tertutup karena tidak adanya formasi tersebut, hal ini sangat memprihatinkan apalagi pada saat penerimaan CPNS beberapa waktu lalu tidak ada satupun tenaga honorer bisa ikut mendaftar karena tertolak secara sistem sebab sudah terdaftar di data base BKN.
“Sangat memprihatinkan sekali, pada saat ada pendaftaran CPNS beberapa waktu lalu mereka juga tidak bisa mendaftar, saat ini ada penerimaan PPPK juga tidak bisa ikut seleksi karena tidak tersedia formasi, nasib mereka jadi terkatung-katung, padahal mereka mengabdi banyak yang sudah belasan tahun,” ujar Hendra, anggota dewan Dapil Sumut 3 Deli Serdang, yang terpilih untuk periode kedua 2024-2029.
Hendra juga menyayangkan formasi yang dibuka tahun 2024 di sejumlah dinas di Sumatera Utara, yang jumlahnya cukup besar, namun tidak merepresentasikan kebutuhan yang menunjang kinerja dinas tersebut.
“Seharusnya alokasi jumlahnya merata, walau pun kecil di masing-masing OPD, tetapi ada asas pemerataan dan keadilan, yang dasarnya adalah kebutuhan,” katanya.
Karenanya, Hendra Cipta yang sudah lima tahun menjadi anggota Komisi E membidangi masalah pendidikan 2019-2024, meminta kepada Sekretariat Provsu untuk merevisi surat No 800.1.3.2/564/2024, dengan membuat formasi secara adil dan merata untuk bidang satuan yang benar-benar mendukung kinerja dinas, khususnya dinas pendidikan. (cpb)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
Seharusnya formasi diutamakan yang terdata di pangkalan database BKN, tp formasi yang ada di luar dugaan. Banyak pelamar guru non ASN terdata di database BKN tidak bisa daftar karena formasi tidak dibuka. Heran lah
Sangat mohon pertimbangan nya
Salam sejahtera
Bagaimana dengan guru honorer yang terdata di data base BKN tetapi tidak ada formasi bahasa Indonesia di pemerintah provinsi Sumatra Utara.. mohon pertimbangannya pak
Bagaimana dgn nasib kami, tenaga honorer mekanisme pengadaan belanja barang/jasa?? Satpam,supir,pramuwisma,tenaga kebersihan yg telah bekerja 8 thn,Kami tidak BS mendaftar karna alasan pemerintah pusat tidak langsung dari APBN/APBD. Intinya, baik langsung atau tidak langsung gaji kami dibayar dari uang Rakyat, uang negara kenapa harus dibedakan?? Kecuali jika kami digaji secara pribadi oleh pejabat pemerintah, itu yg TDK BS!!! LOGIS dong. Adil
Seharusnya , setiap mata pelajaran harus di adakan formasinya, seperti mata pelajaran sosiologi dan antropologi. Mohon bapak dan ibu pejabat untuk membuka akses bagi kami mencoba mengikuti PPPK tahun 2024 dengan membuka formasi bidang studi antropologi dan sosiologi
Heran lah