MEDAN (Waspada): Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Demokrat H Santoso SH, MHum meminta pemerintah segera membatalkan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diberlakukan 3 September 2022 lalu. Alasannya, kenaikan itu terasa sangat memberatkan masyarakat, termasuk para drive ojek online (ojol).
Hal itu disampaikan H Santoso bersama para anggota dewan lainnya, yakni Victor Silaen (F-Golkar), Benny Sihotang (F-Gerindra) dan Yahdi Khoir (F-PAN) menerima aspirasi perwakilan peserta aksi, yakni Gema Pembebasan Sumatera Utara dan Gabungan Ojek Roda Dua Medan Sekitar (Godams) di ruang dewan, Selasa (13/9).
Menurut H Santoso, kenaikan harga jenis subsidi, Pertalite dan Solar, akan berdampak langsung terhadap masyarakat, apalagi masyarakat baru saja bangkit dari pandemi Covid-19.
“Saya menolak harga BBM subsidi naik, karena akan berdampak ke masyarakat. Lalu kita tahu juga bahwa daya beli masyarakat masih lemah karena terdampak Covid-19,” ujarnya.
H Santoso menegaskan, solusi dari permasalahan tidak tepatnya sasaran subsidi BBM bukan menaikkan harga BBM, tapi dibuat pembatasan sistem yang tegas dan jelas, serta evaluasi kinerja Instansi terkait yang terdapat indikasi korupsi dan tidak pro terhadap rakyat.
“Kalau alasan karena krisis global itu benar terjadi, tapi bukti bahwa harga minyak dunia cenderung menurun itu juga fakta. Kalau mau membandingkan antar negara, betul ada negara yang menjual harga minyak mahal, tapi juga tetangga kita negara Malaysia juga menurunkan harga BBM,” tambahnya.
Daripada kebijakan kenaikan harga BBM, lebih baik anggaran negara untuk proyek seperti Ibu Kota Negara (IKN) baru dan kereta cepat Jakarta-Bandung dapat dihapuskan.
Sebelumnya, para peserta aksi dari Gema Pembebasan Sumatera Utara dan Gabungan Ojek Roda Dua Medan Sekitar (Godams) secara bersamaan menggelar aksi unjukrasa di depan gedung DPRD Sumut, Selasa siang (13/9).
Dalam orasinya, perwakilan peserta aksi menolak keras kenakan Bahan Bakar Minyak (BBM), dan menyebut kenaikan itu cacat hukum.
Sambil membawa panji tauhid, dan bendera ojek online (ojol), kedua elemen masyarakat berbaris dengan tertib sebelum akhirnya bergiliran menyampaikan orasi bergantian, dan mendapat penjagaan dari puluhan personel kepolisian dan TNI.
Usai diterima anggota dewan, para peserta aksi meninggalkan gedung dewan dengan tertib. (cpb)
