MEDAN (Waspada): Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sumut didesak segera bergerak cepat memperbaiki sejumlah jalan provinsi di Kabupaten Asahan, yang sudah hancur lebur akibat dilintasi truk bertonase lebih.
“Kita mendesak segera diperbaiki agar tidak semakin hancur dan merenggut korban jiwa,” kata anggota Komisi D DPRD Sumut, H Santoso SH MHum (foto) kepada wartawan di ruang dewan, Rabu (12/10).
Anggota dewan Dapil V mencakup Asahan, Batubara dan Tanjungbalai ini merespon belum ada tanda dimulainya pembangunan jalan provinsi di Pulau Rakyat – Bandar Pulau (Desa Tangga), dan Bandar Pulau yang berbatasan dengan Kabupaten Tobasa, masing-masing sepanjang 2 km. segera terealisasi. Kedua jalan ini sudah ditampung di anggaran Rp 2,7 triliun tahun 2022-2023 dan menurut rencana akan dikerjakan tahun ini.
“Saya berulangkali ditanya oleh masyarakat di Asahan, hingga saya malu kapan jalan yang sudah hancur ini diperbaiki,” ujar Ketua DPP Pujakesuma Bersatu ini.
Kegelisahannya semakin bertambah karena secara keseluruhan ada sekitar 50 kilometer jalan provinsi di Asahan yang rusak berat, di antaranya jalan di daerah Pulo Raja yang menjadi penghubung antara Kabupaten Asahan dengan Kabupaten Toba.
Kemudian jalan besar Sei Silau ke arah Bandar Pasir Mandoge menuju Kabupaten Simalungun dan jalan besar di Desa Punggulan Kecamatan Air Joman menuju Silau Laut.
Melalui anggaran infrastruktur multi years Rp 2,7 triliun, Pemprovsu melalui BMBK hanya mengakomodir sebagian dari jalan tersebut.
“Namun itu pun hingga kini belum kunjung diperbaiki, dan seharusnya sudah mulai dikerjakan karena berdasarkan progres sarana dan prasarana itu harus rampung tahun 2023. Saya belum ada lihat alat berat di sana,” ujarnya.
Santoso juga menyesalkan kendaraan truk terutama yang mengangkut sawit masih terus melintasi jalan provinsi di Pulau Rakyat – Bandar Pulau (Desa Tangga), sehingga dikhawatirkan akan membuat jalan semakin kupak-kapik.
“Saya sudah sering melintasi jalan itu, banyak sekali lobat menganga di tengah jalan dan pernah ada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan 3 orang meninggal,” ujar bendahara di Fraksi Demokrat DPRD Sumut ini.
Pihaknya melihat ada sejumah pabrik sawit dan truk galian C yang berada di sekitaran jalan itu, yang tiap hari terlihat truk berlalu lalang, dengan tonase yang cukup besar. “Kalau setiap hari dilintasi, ya hancur jalan kita,” ujarnya.
DPRD Sumut berharap Pemprovsu mengeluarkan Peraturan Daerah yang melarang kendaraan berat melintas dengan tonase yang tinggi di jalan di Sumut, termasuk di Asahan.
Hal ini nantinya akan disampaikan Komisi D dengan mengundang Dinas BMBK pekan depan. “Kita juga akan pertanyakan kenapa jalan provinsi yang sudah ditampung di anggaran Rp2,7 triiiun belum kunjung dikerjakan,” pungkas Wakil Ketua DPD Demokrat Sumut ini. (cpb)
