MEDAN (Waspada): Anggota DPRD Sumut H Hendra Cipta (foto) mengapresiasi kebijakan Pemko Medan yang membolehkan masyarakat hanya menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat keterangan yang sah lainnya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Medan secara gratis mulai 1 Desember 2022.
Dewan berharap Pemprovsu terinspriasi membuat program konkrit serupa untuk memenuhi pelayanan kesehatan bagi warga di Sumut.
“Apa yang dilakukan Pemko Medan sangat baik, karena urusan kesehatan adalah pelayanan dasar bagi masyarakat,” kata Hendra kepada Waspada di Medan, Rabu (30/11).
Anggota dewan,myang juga Ketua Fraksi PAN DPRD Sumut ini merespon kabar gembira yang disampaikan Walikota Medan Bobby Nasution yang menyatakan berobat gratis dengan menggunakan KTP merupakan jawaban bagi mereka yang tak bisa memakai kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) lantaran masih menunggak.
Menyikapi ini, langkah ini selain membuat masyarakat tak lagi kesulitan berobat, kepada rumah sakit pemerintah dan swasta diharapkan meningkatkan mutu pelayanan secara maksimal, khususnya kepada warga yang tidak mampu.
“Kita juga dorong rumah sakit untuk mensosialisasikan layanan gratris agar tidak ada keraguan dan misinformasi bagi keluarga pasien yang datang dan ingin berobat di sana,” kata anggota Komisi E, yang salah satu tupoksinya membidangi masalah kesehatan ini.
Pasalnya, dari laporan yang diterimanya, banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa BPJS tidak lagi menyediakan kartu, sehingga menimbulkan keresahan yang dikhawatirkan menghambat proses pelayanan kesehatan.
“Selain itu, ada juga masyarakat yang terpaksa mengambil langkah menggunakan fasilitas pasien umum, padahal seharusnya pengobatannya gratis,” kata anggota dewan Dapil III Deli Serdang ini.
Selain mengapresiasi berobat gratis pakai KTP, Hendra Cipta berharap kebijakan Pemko ini menjadi contoh yang baik bagi pemerintah kabupaten/kota, khususnya Pemprovsu agar lebih berupaya keras untuk meningkatkan presentase pelayanan kesehatan di Sumut.
“Intinya, kita juga berharap Pemprovsu terinspirasi untuk membuat langkah konkrit serupa, mengingat saat ini kalau tidak salah baru sekitar 70 persen masyarakat ter-cover oleh palayanan kesehatan,” pungkasnya.
Selain itu, DPRD Sumut berharap alokasi anggaran perlu ditingkatkan untuk menambah kuota BPJS Penerimaan Bantuan Iuran (PBI) yang selama ini belum memenuhi harapan masyarakat. (cpb)
