Anggota DPRD Sumut H Hanafi Lc Dukung PTM 100 Persen Di Sumut

  • Bagikan
ANGGOTA DPRD Sumut H Hanafi Lc. DPRD Sumut merespon positip langkah pemerintah yang membolehkan pemakaian masker di luar ruangan. Dewan berharap di sektor pendidikan, pembelajaran tatap muka (PTM) dapat dilakukan 100 persen guna memaksimalkan interaksi siswa dan guru di sekolah. Waspada/Ist
ANGGOTA DPRD Sumut H Hanafi Lc. DPRD Sumut merespon positip langkah pemerintah yang membolehkan pemakaian masker di luar ruangan. Dewan berharap di sektor pendidikan, pembelajaran tatap muka (PTM) dapat dilakukan 100 persen guna memaksimalkan interaksi siswa dan guru di sekolah. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Anggota DPRD Sumut H Hanafi Lc (foto), merespon positip langkah pemerintah yang membolehkan pemakaian masker di luar ruangan. Dewan berharap di sektor pendidikan, pembelajaran tatap muka (PTM) dapat dilakukan 100 persen guna memaksimalkan interaksi siswa dan guru di sekolah.

“Kita dukung sepenuhnya PTM 100 persen dan untuk di Sumut, kita berharap berharap hal itu dapat dimulai tahun ajaran baru Juli 2022,” kata  H Hanafi Lc kepada Waspada di Medan, Jumat (20/5).

Anggota dewan dari Fraksi PKS itu merespon  dimulainya PTM pada satuan pendidikan Selasa, 17 Mei 2022 dan siswa bisa mengikuti pembelajaran langsung di sekolah sesuai wilayah berdasarkan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Langkah ini dilakukan setelah pemerintah membolehkan penggunaan masker di luar ruangan (outdoor) kepada masyarakat seiring seiring dengan membaiknya kondisi kasus Covid-19 di Indonesia.

Merespon ini, H Hanafi menyebutkan, saat ini penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia semakin terkendali dan hal itu memperlihatkan aktifitas masyarakat tidak lagi seketat dua tahun terakhir ini.

“Saya kira ini jadi kabar baik bagi semua pihak, termasuk anak didik yang sudah lama mendambakan belajar tatap muka langsung,” jelas H Hanafi.

Karenanya, lanjut H Hanafi, pemerintah juga perlu mengkaji aturan SKB 4 Menteri yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengatur tentang pembelajaran di masa pandemi.

“Intinya, aturan itu diharapkan tidak lagi melihat PPKM secara subyektif, tetapi juga didasarkan membaiknya penanganan pandemi dan tidak ada penjangkitan lagi terkategorikan mengkhawatirkan, khususnya di sektor pendidikan,” ujarnya.

Untuk Sumut, H Hanafi menyebutkan, pihaknya berpendapat, dengan kondisi membaiknya pandemi, Gubsu diminta merespon dinamika ini dan dapat mempertimbangkan sistem pembelajaran  PTM 100 persen.

“Saya kira penanganan Covid-19 sudah terkendali dan berharap ini jadi momentum bagi Pemprovsu dan jajarannya untuk secara perlahan beralih dari selama ini, yang menggunakan sistem pembelajaran campuran (hybrid learning, 50% daring dan 50% luring), menjadi menjadi PTM 100 persen,” pungkasnya. (cpb)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.