MEDAN (Waspada): Anggota DPRD Sumut H Dhody Thahir SE, MBA (foto) mengingatkan kepada pemerintah untuk tidak lagi membebani masyarakat, khususnya mahasiswa berkaitan dengan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT).
“Jangan lagi ada beban-beban tambahan, khususnya dengan UKT terhadap mahasiswa kita,” kata Dhody kepada Waspada di Medan, Rabu (22/5).
Anggota dewan dari Fraksi Golkar itu merespon kegelisahan para mahasiswa di sejumlah perguruan tinggi di Tanah Air, termasuk di Universitas Sumatera Utara (USU), yang mengeluh dengan kenaikan UKT, yang bahkan naik dari Rp 1 juta menjadi Rp 10 juta.
Kenaikan itu dilakukan berdasarkan Peraturan Mendikbudristek (Permendikbudristek) Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada PTN di Lingkungan Kemendikbudristek. Peraturan ini dimaksudkan untuk menjamin pemerataan bantuan bagi mahasiswa kurang mampu.
Menyikapi hal itu, anggota DPRD Sumut Dhody Thahir kecewa, karena persoalan pendidikan harusnnya menjadi tanggungjawab pemerintah. “Terus kenapa ada pembebanan lagi terhadap uang kuliah mereka,” katanya.
Kalau kenaikan itu dipaksakan tanpa ada pertimbangan, bukan tidak mungkin banyak yang protes karena tidak seluruh mahasiswa terkategorikan kelompok mampu. “Mereka ada yang kuliah karena dibiayai orangtua di kampung,” sebutnya.
Lebih lanjut Dhody mengingatkan pemerintah untuk mencermati berbagai gejolak, khususnya berkaitan dengan munculnya lagi kasus Covid-19 di beberapa negara, termasuk Singapura.
“Sudah ada laporan tendensi kenaikan kasus Covid-19. Ini harus kita antisipasi, dua tahun lebih kita kena Covid-19, semua kena, anggaran kita pun habis. Ini jangan nanti muncul lagi, lalu ada kenaikan UKT, bisa repot lagi kita,” katanya.
Karenanya, Dhody mendesak pemerintah melalui Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nadiem Makarim untuk mengumpulkan para rektor dan penyelenggara pendidikan, guna membahas kenaikan UKT.
“Perlu saya kira dirumuskan kenaikan yang rasional, tidak membebani mahasiswa, apalagi dimaksudkan menutupi biaya operasional perguruan tinggi dari kenaikan UKT itu,” katanya.
Langkah ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi munculnya gejolak berkepanjangan dari mahasiswa. “Kalau memang tujuan UKT baik, dan tidak memberatkan, tentu kita dukung, tapi jangan begitu dibuat aturan, langsung dinaikkan, ya disosialisasikan lah, biar gak terkejut para mahasiswa,” pungkasnya. (cpb)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
