MEDAN (Waspada): Anggota DPRD Sumut Armyn Simatupang (foto), mendukung langkah Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto tentang pemanfaatan Dana Desa untuk ketahanan pangan sebesar 20 persen dari total pagu. Dari jumlah itu, dewan mengusulkan sebagian digunakan untuk membeli pesawat tanpa pilot (drone) guna menyemprot hama tanaman.
“Kita usulkan ada dana yang digunakan membeli drone untuk membantu mempercepat produksi panen padi,” kata Armyn kepada Waspada di Medan, Kamis (31/10).
Anggota dewan dari Fraksi Demokrat ini merespon langkah Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto yang akan merancang pemanfaatan dana desa untuk ketahanan pangan sebesar 20 persen dari total pagu. Hal ini sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Desa Tahun 2023 No 13 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Dana Desa 2024.
Menyikapi hal itu, Armyn menambahkan, alokasi dana itu memang sudah harus dilakukan sejak lama, karena selama ini ketahanan pangan di Tanah Air telah menjadi persoalan mendasar yang belum terselesaikan dengan baik.
Namun, lanjut Armyn, penggunaan Dana Desa yang selama ini digunakan juga banyak yang kurang tepat sasaran, dan kurang bermanfaat.
“Salah satu contohnya program Bimbingan Teknis (Bimtek). Tak perlu ini dilakukan rutin, harus dikurangi teknis pelaksanaannya. Lebih baik uangnya digunakan untuk hal yang lebih penting,” cetus Armyn.
Tingkatkan Produktitas Pertanian
Menurut Armyn, dengan alokasi 20 persen Dana Desa untuk Ketahanan Pangan ini, bisa meningkatkan produktivitas hasil pertanian.
Selain itu juga bisa digunakan untuk penyemprotan hama tanaman yang ada di lahan pertanian maupun pertanian yang luas.
“Sekarang ini zaman teknologi, kita bisa menggunakan drone untuk menyemprot hama tanaman di lahan persawahan yang begitu luas. Sistem kerjanya cepat, hemat waktu dan efisien,” ujar Armyn.
Menurut Armyn, 1 drone bisa digunakan untuk menyemprot lahan tanaman seluas 50 hektar.
“Bila alokasi 20 persen itu benar diterapkan untuk ketahanan pangan, maka pemerintah daerah bisa membeli 1 drone untuk 1 desa,” katanya.
Dan operatornya bisa diberikan pelatihan untuk menggunakan drone itu. Tidak sulit sekarang untuk memajukan mempercepat sistem kerja pertanian.
“Tinggal pemerintah saja sanggup atau tidak menyediakan dan memberikan alat-alat pertanian yang canggih kepada para petani maupun kelompok tani, khususnya di Sumatera Utara),” paparnya. (cpb)
