MEDAN (Waspada): Anggota DPRD Sumut Ahmad Darwis (foto) menegaskan, kabinet Merah Putih yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dengan jumlah 112 orang, dinilai terlalu gemuk dan akan membebani Angggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN).
“Dengan jumlah 112 terdiri atas 53 menteri dan 56 wakil menteri dan wakil kepala badan di Pemerintahan Prabowo-Gibran,itu berarti jumlah alokasi anggaran untuk kabinet Prabowo-Gibran dipastikan membengkak,” kata Amad Darwis kepada Waspada di Medan, Senin (21/10).
Anggota dewan Fraksi PKS Dapil Sumut 2 itu merespon telah diumumkan dan dilantiknya 112 anggota Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran, dengan penambahan jumlah kementrian yang seharusnya menjadi satu, kemudian dipecah.
“Ini merupakan kementrian terbesar dibanding pendahulunya, yakni 34 kementrian, yang sekarang dipecah bertambah 14 kementerian, sehingga jumlahnya menjadi 48 kementrian,” katanya.
Dengan penambahan itu, Ahmad Darwis khawatir alokasi anggaran untuk para bawahan Prabowo-Gibran ikut membengkak dan tak sebanding dengan output yang diharapkan masyarakat.
“Kita masih ingat setahun terakhir, APBN kita telah tersedot untuk biaya pembangunan Ibukota Negara ((IKN) mendekati Rp 44 triliun, anggaran Pemilu lebih Rp 500 triliun, dengan utang yang membengkak yakni Rp 8.000 triliun. Jumlah ini cukup memberatkan saya kira,” katanya.
Saat ini, anggaran di satu kementrian cukup bervariasi, yakni rata-rata Rp 30 trilun lebih, dan dengan penambahan 14 kementrian, angkanya bisa mencapai ratusan triliun. “Kalau diprediksi belanja negara dalam APBN Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp3.325,1 triliun, bisa membengkak menjadi Rp 3.500 triliun,” katanya.
Evaluasi Kinerja
Kendati demikian anggota DPRD Sumut Ahmad Darwis berharap kepada Prabowo-Gibran untuk mengevaluasi kinerja para menterinya, terutama yang tidak menunjukkan capaian target yang jelas.
“Di kabinet Prabowo terdapat sebagian menteri bawaan Presiden Jokowi yang menurut saya kinerjanya tidak jelas, namun tetap dipertahankan di kabinet Prabowo. Ini perlu jadi catatan penting,” katanya.
Prabowo juga harus melakukan pengawasan yang transparan guna untuk memastikan bahwa setiap menteri bekerja sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan
Politisi PKS ini juga menekankan pentingnya para menteri untuk menentukan indikator kinerja, dengan memiliki target yang jelas berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) yang terukur, dan peningkatan kolaborasi antarkementerian dan memanfaatkan teknologi untuk mempercepat pelayanan publik dan meningkatkan efisiensi kerja.
“Yang paling penting saya kira, para menteri perlu memimpin reformasi birokrasi di kementerian masing-masing agar lebih cepat, transparan, dan bebas dari korupsi,” pungkasnya. (cpb)
