MEDAN (Waspada): Anggota DPRD Sumut Abdul Rahim Siregar (foto) meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), camat, lurah hingga kepala lingkungan untuk mengawal program berobat gratis yang dicanangkan Walikota Medan, Bobby Nasution.
“Ini program luarbiasa, bukan hanya harus kita dukung, tetapi perlu dikawal semua pihak, khususnya SKPD dan seluruh perangkat terkait di 21 kecamatan,” ujar Abdul Rahim kepada Waspada di Medan, Selasa (6/12).
Anggota dewan dari PKS itu merespon follow up terobosan Walikota Medan yang menggratiskan pelayanan kesehatan di semua rumah sakit di Ibukota Provinsi Sumatera Utara (Sumut), bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), terhitung 1 Desember 2022.
Menyikapi itu, Abdul Rahim mengaku memberikan aspriasi yang tinggi, karena hanya menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja, masyarakat sudah bisa memperoleh layanan kesehatan secara gratis.
Namun dijelaskannya, langkah ini harus terus menerus dikawal oleh Pemko dan jajarannya, agar lebih sinkron dan sejalan dengan fakta di lapangan.
“Jangan nanti warga tunjuk KTP, eh tak taunya bayar juga, ini kan gak betul lagi,” ujar Abdul Rahim.
Karenanya, Abdul Rahim menegaskan perlu dimaksimalkan sosialisasi, pendampingan dan kordinasi dengan dinas terkait, untuk menghindari simpang-siur kebijakan dan misinformasi.
Secara khusus, Abdul Rahim juga meminta rumah sakit di Medan hendaknya jangan mempersulit pelayanan, tetapi justru harus mempermudah sebagaimana diinstruksikan walikota, yakni memberikan akses dan kemudahan seluas-luasnya.
“Intinya, semua SKPD dan instansi terkait harus kawal agar hak warga untuk mendapatkan layanan kesehatan dapat ter-cover seluruhnya,” ujarnya.
Saat ini, Kota Medan telah mencapai angka kepesertaan BPJS Kesehatan hampir sebesar 96 persen dari jumlah penduduk, sehingga ini harus dimaksimalkan lagi hingga mencapai tahap untuk meng-cover seluruh masyarakat guna mendapatkan pelayanan kesehatan.
Pelayanan kesehatan gratis ini, lanjut Abdul Rahim juga patut ditiru bupati dan walikota agar seluruh masyarakat di 33 kabupaten/kota dapat menikmati layanan serupa.
“Ini perlu jadi motivasi bagi bupati/walikota untuk membuat kebijakan serupa,” tandas Abdul Rahim, yang akrab disapa ARS ini. (cpb)
