Anggaran Pendidikan 20 Persen, Kesejahteraan Guru Optimis Terwujud

  • Bagikan
ANGGOTA DPRD Sumut Abdul Rahim Siregar. Abdul Rahim optimis kesejahteraan kesejahteraan para guru dan kepala sekolah akan terwujud, jika anggaran pendidikan telah terpenuhi minimal sebesar 20 persen. Waspada/Ist
ANGGOTA DPRD Sumut Abdul Rahim Siregar. Abdul Rahim optimis kesejahteraan kesejahteraan para guru dan kepala sekolah akan terwujud, jika anggaran pendidikan telah terpenuhi minimal sebesar 20 persen. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Anggota DPRD Sumut Abdul Rahim Siregar (foto) optimis kesejahteraan kesejahteraan para guru dan kepala sekolah akan terwujud, jika anggaran pendidikan telah terpenuhi minimal sebesar 20 persen.

“Dengan minimal 20% anggaran pendidikan, saya berkeyakinan kesejahteraan guru dan kepala sekolah akan terwujud, tidak tertunda-tunda lagi tunjangan bagi para guru, kepala sekolah dll,” kata Abdul Rahim dalam keterangannya kepada Waspada di Medan, Jumat (13/5).

Anggota dewan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini merespon Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang setiap tahun diperingati secara nasional. Diketahui Hardiknas sebenarnya jatuh pada tanggal 2 Mei. Karena tanggal tersebut bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri 1443 H, peringatannya pun diundur pada 13 Mei 2022 mendatang.

Berkaitan dengan momentum Hardiknas ini, Abdul Rahim mendesak pemerintah memenuhi anggaran mencapai 20 persen sesuai UU 23/2003 tetang sistem pendidikan nasional.

Abdul Rahim, yang juga salah satu anggota Banggar DPRD Sumut, pihaknya siap mengawal anggaran pendidikan Sumut menuju minimal 20% sesuai arahan UU Pendidikan No 23/2003.

Selama ini, alokasi anggaran untuk pendidikan memang besar, namun hal itu sebenarnya merupakan anggaran yang sebagian besar diperuntukkan bagi kegiatan bukan pendidikan.

Anggaran untuk sektor pendidikan 2021 mencapai Rp550 triliun. Namun, anggaran yang besar itu belum memiliki fokus yang jelas. Sebab, 20 persen porsi anggaran pendidikan dari APBN, tak seluruhnya dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), sehingga sulit menyentuh isu fundamental.

Kemendikbud hanya mengelola Rp 81,5 triliun dari total anggaran untuk sektor pendidikan dan anggaran tersebut hanya dapat menutupi kesenjangan dan menjamin pemerataan pendidikan.

Untuk Sumut, sejauh ini kata Abdul Rahim alokasi anggaran untuk pendidikan di Sumatera Utara masih pada kisaran angka 7 persen. “Kita ingin 20 persen anggaran pendidikan dialokasikan untuk pendidikan, seperti kesejahteraan guru, isu sarana dan prasarana, dan seterusnya,” ujarnya.

Kesejahteraan

Dengan alokasi anggaran untuk kesejahteraan guru, Abdul Rahim optimis kesejahteraan mereka akan terwujud, dan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas yang berdaya saing dapat terpenuhi dengan maksimal.

Seperti pernah ditegaskan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bahwa kualitas Pendidikan adalah penentu kemajuan suatu bangsa. Indonesia bahkan menyatakan dalam konstitusi bahwa anggaran pendidikan harus minimal 20 persen dari total APBN (Belanja Negara).

Karenanya, Abdul Rahim Siregar, yang akrab disapa ARS, ini mendesak pemerintah agar alokasi anggaran pendidikan harus diutamakan bagi kesejateraan guru dan kepsek, sebab mereka adalah ujung tombak pembinaan dan penggemblengan siswa di seluruh pelosok negeri, termasuk Sumut.

“Guru sejahtera sangat berpengaruh kepada perkembangan dan prestasi anak didik SMA maupun SMK,” ujarnya menambahkan.

Karenanya, anggota dewan Dapil VII (Tabagsel) ini mendesak pemerintah agar anggaran pendidikan harus dipaksa minimal 20 persen, dengan fokus mengutamakan kesejahteraan guru dan kepala sekolah dari pada pejabat pendidikan lainnya. (cpb)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *