Waspada
Waspada » Aktivis Peduli Lingkungan Dan Warga Tolak Perubahan Peruntukkan RTH
Medan

Aktivis Peduli Lingkungan Dan Warga Tolak Perubahan Peruntukkan RTH

KAWASAN hutan mangrove dan bakau di Kelurahan Belawan Sicanang Kecamatan Medan Belawan yang kini dilestarikan lewat Ekowisata Mangrove..Aktivis Peduli Lingkungan dan warga tolak perubahan peruntukkan RTH. Waspada/Andi Aria Tirtayasa
KAWASAN hutan mangrove dan bakau di Kelurahan Belawan Sicanang Kecamatan Medan Belawan yang kini dilestarikan lewat Ekowisata Mangrove..Aktivis Peduli Lingkungan dan warga tolak perubahan peruntukkan RTH. Waspada/Andi Aria Tirtayasa

BELAWAN (Waspada) : Sejumlah aktivis peduli lingkungan dan warga masyarakat di kawasan Utara Medan tolak perubahan peruntukkan ruang terbuka hijau (RTH) menjadi kawasan industri, perkantoran dan perumahan.

Pada dasarnya warga dan aktivis peduli lingkungan hidup mendukung program Pemko Medan dalam pembangunan kota namun jangan mengabaikan kelestarian lingkungan hidup dan manfaat atau fungsi hutan mangrove dan bakau.

“Intinya, tidak ada warga, apalagi aktivis peduli lingkungan hidup yang tidak mendukung program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah namun pembangunan tersebut jangan sampai membuat ruang terbuka hijau menjadi korbannya, sehingga beralih fungsi menjadi lokasi industri, perkantoran atau pemukiman  baru,” tegas Ketua Yayasan Hutan Bakau Sicanang Belawan (HUBASIBE) Fachrurozi Nasution kepada Waspada, Jumat (15/1).

Dia menanggapi adanya wacana Pemko Medan akan merubah 600 hektar dari 1.200 hektar RTH di Kecamatan Medan Belawan, Medan Marelan, Medan Labuhan dan Medan Deli menjadi kawasan industri, perkantoran dan pemukiman baru.

Alasan wacana tersebut, kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan Irwan Ritonga, selama ini sejumlah rencana pembangunan di kawasan Utara Medan menjadi terhambat, karena tidak sesuai dengan Rencana tata ruang dan wilayah (RTRW), sehingga RTRW tidak layak lagi dan perlu direvisi.

“Perlu dilakukan revisi Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah (RTRW) dan sudah layak dilakukan,” ujar kepala Bappeda seraya menambahkan bila RTRW sudah direvisi, maka ke depannya akan mempermudah pembangunan di kawasan Utara Medan.

Multifungsi

Menurut Rozi, ada beberapa hal fundamental yang harus diperhatikan dalam melaksanakan program pembangunannya. Kawasan hijau seperti hutan mangrove atau hutan bakau memiliki multifungsi dalam kehidupan manusia dan ekosistem.

“Seharusnya pemerintah melestarikan dan menjaga ruang terbuka hijau karena manfaatnya sangat banyak dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pembangunan yang akan dilakukan bukan berarti menghilangkan ruang terbuka hijau,” sebut Rozi yang kini aktivis melestarikan hutan mangrove dan hutan bakau lewat Ekowisata Mangrove di Blok 16 Kelurahan Belawan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan.

Disebutkan Rozi, bila kawasan hutan mangrove atau hutan bakau dialihfungsikan menjadi kawasan industri atau perkantoran, maka Kota Medan tidak memiliki hutan.

Apalagi keberadaan hutan bakau sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia bahkan hutan mangrove mampu menyerap bahan karbondioksida sekaligus memfilterisasi alam menjadi hijau.

“Tegasnya, kami menolak perubahan RTH tersebut demi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya,” ujar Rozi.

Hal yang sama juga dilontarkan oleh Rahman Gafiqi SH, Aktivis dan Ketua DPD  Persatuan Nelayan Tradisional Indonesia (PNTI)  Kota Medan.

Rahman menyebutkan, alih fungsi RTH akan membuat semakin berkurangnya kawasan resapan air dan berkurangnya debit air di pesisir Belawan.

Kondisi seperti ini  mengakibatkan banjir akan semakin membuat masyarakat Medan Utara menderita berkepanjangan.

Banjir air pasang laut (rob) saja membuat masyarakat Belawan menderita dan sampai sekarang pemerintah belum mampu mampu mengatasi banjir rob.

“Kita ambil contoh pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Paluh Kurau yang dilaksanakan PT Sanghai dari RR China, di mana pembangunan proyek pada tahun 2017 yang lalu telah menghancurkan 120 ha lahan mangrove dan menutup sepuluh anak sungai,” katanya.

Pembangunan proyek PLTD tersebut telah menghilangkan sebahagian lahan mata pencaharian nelayan dan kini tidak berfungsi lagi dan menjadi “hutan besi” diakibatkan kurangnya analisis dampak lingkungan terhadap kelanjutan ekosistem alam yang baik, diakibatkan tidak melibatkat masyarakat sekitar pada umumnya.

“Selama ini saja, kawasan Utara Medan menjadi langganan banjir tatkala hujan turun sekejab. Bagaimana pula kalau RTH berubah menjadi kawasan industri, perkantoran atau pemukiman baru? Bisa-bisa Utara Medan dan pesisir Belawan tenggelam,” sebut Rahman yang juga aktivis nelayan.

Selain itu, tambah Rahman, jika kawasan hutan mangrove atau hutan bakau dimusnahkan maka akan berpengaruh terhadap hasil tangkap ikan para Ratusan nelayan  muara yang bermukin di Kel Terjun, Kelurahan Paya Pasir Kec Medan Marelan dan Kel Belawan Sicanang Kec. Belawan (nelayan tradisional).

Hasil tangkapan seperti kepiting bakau, udang dan sejumlah jenis ikan lainnya akan semakin berkurang dan bisa menghilangkan lahan tangkap nelayan muara pada umumnya.

Oleh sebab itu, tambah Rahman, perubahan peruntukkan RTH akan menambah penderitaan terhadap masyarakat dan nelayan muara.

Libatkan Masyarakat

Pemerintah harus melibatkan masyarakat pesisir dan para nelayan dalam melakukan analisis lingkungan agar tidak terjadi konflik terhadap pelaksanaan pembangunan ke depannya.

“Sebagai warga dan aktivis nelayan, sejatinya mendukung program pembangunan pemerintah namun dampak pembangunan seharusnya tidak membuat rakyatnya semakin menderita,” tegas Rahman.

Rahman menyarankan sebaiknya Pemko Medan memprioritaskan pembangunan infrastruktur di kawasan Utara Medan, apalagi selama ini banyak jalan raya yang rusak dan drainase yang tidak berfungsi dan kondisinya perlu perbaikan.

“Perlu kajian AMDAL mendalam untuk peralihan fungsi RTH sekaligus mendengar masukan-masukan dari masyarakat, aktivis peduli lingkungan hidup, aktivis lingkungan mangrove dan aktivis nelayan serta tokoh masyarakat,” imbau Rahman.

Sementara itu, tokoh masyarakat Kecamatan Medan Marelan H Suratman berharap agar Pemko Medan lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur di Utara Medan daripada membentuk panitia khusus (Pansus) revisi RTRW untuk merubah RTH menjadi kawasan industri atau perkantoran.

“Jalan raya di Utara Medan didominasi jalan rusak dan drainase yang tidak berfungsi lagi,. sehingga kawasan itu menjadi lokasi langganan banjir air hujan dan banjir pasang air laut,” tegas Suratman.

Pantauan Waspada, sejumlah lokasi ruang terbuka hijau di kawasan Utara Medan, antara lain berada di Taman Maharani Jl  KL Yos Sudarso Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Kelurahan Belawan Sicanang dan Jl Pelabuhan Raya Kecamatan Medan Belawan serta di Kecamatan Medan Labuhan. (m27)

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2