MEDAN (Waspada): Anggota DPRD Sumut Ahmad Darwis (foto) menyoroti program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang masih menyisakan berbagai masalah, termasuk minimnya anggaran dan standar gizi yang tidak jelas.
“Kita menyoroti MBG karena kita melihat ada berbagai masalah yang harus dicari solusinya agar program tersebut berjalan lebih baik di masa yang akan datang,” kata Ahmad Darwis kepada Waspada di Medan, Selasa (21/1).
Anggota dewan Fraksi PKS Dapil Sumut 2 itu merespon program 100 hari kerja pertama pemerintahan Presiden Prabowo itu, mulai yang dinilai sebagai sebuah langkah strategis mewujudkan sumber daya manusia Indonesia unggul.
Untuk diketahui, program MBG sudah dimulai sejak 6 Januari 2025 lalu. Program ini dilakukan secara bertahap untuk siswa sekolah, ibu hamil, dan balita.
Untuk tahap awal, program MBG menyasar 15 – 17,5 juta penerima manfaat. Namun, pemerintah ingin agar jumlah penerima manfaat bisa ditingkatkan, sehingga menjadi 82,9 persen pada akhir 2025.
Menyikapi hal itu, Ahmad Darwis menyebutkan, pihaknya melihat program MBG masih dihadapkan pada berbagai masalah, termasuk minimnya anggaran, kesulitan pendistribuan daerah terpencil, kerjasama dengan pihak terkait dan pengawasan terhadap kualitas gizi dan kesehatan.
“Hal inilah yang perlu kita soroti, sikapi dan dicarikan solusi agar lebih baik ke depannya,” ujarnya.
Salah satu langkah yang perlu diambil, lanjut Ahmad Darwis, pemerintah harus memenuhi standar gizi yang berlaku, termasuk standar Angka Kecukupan Gizi (AKG).
“Intinya, perlu ada porsi yang seimbang antara makanan pokok, sayuran, lauk-pauk, dan buah,” katanya.
Selanjutnya, perlu peningkatan anggaran yang nantinya akan dialokasikan, termasuk penyediaan bahan baku yang perlu diupayakan berasal dari hasil lokal, seperti ikan tuna dari nelayan setempat atau sayuran dan buah dari kebun masyarakat di sekitar lokasi sekolah.
Yang tidak kalah pentingnya, semua stakeholder harus dilibatkan, termasuk para orangtua dan komunitas terkait, agar skedul dan sistem serta mekanisme penyaluran MBG sesuai dengan jam makan di berbagai sekolah yang zona waktunya berbeda.
“Saya kira ini penting lebih-lebih sekolah yang masuk dalam kategori penerima manfaat berada di daerah terpencil, mengingat pemerintah ingin program MBG dilakukan secara merata di seluruh Indonesia,” pungkas Ahmad Darwis. (cpb)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
