MEDAN (Waspada): Anggota DPRD Sumut Ahmad Darwis (foto) mendesak pemerintah melalui aparat penegak hukum untuk membentuk tim khusus guna mengusut dan menangkap para penilep dana bantuan sosial (bansos) yang “bocor” hampir Rp 250 triliun.
Dewan menduga ada “permainan tingkat tinggi” di balik “lenyapnya” bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu.
“Kita desak bentuk tim khusus, segera usut dan tangkap penilep dana bansos, karena jumlah kebocorannya sangat fantastis,” kata Darwis kepada Waspada, Senin (10/2).
Anggota dewan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu merespon penegasan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut dari total bansos Rp 500 triliun, hanya setengahnya atau sekitar Rp 250 triliiun saja yang diterima masyarakat yang berhak.
Dana yang bocor tersebut diperoleh dari hasil penelusuran selama lima tahun, dengan berbagai dugaan laporan adanya data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga mereka yang bahkan tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Menyikapi hal itu, Ahmad Darwis mengaku prihatin karena praktik penyalahgunaan dan penyaluran tidak tepat sasaran sudah berlangsung lama tanpa ada tindakan hukum yang berarti.
“Dana yang bocor itu lenyap begitu saja, tanpa kita tahu ke mana “larinya” apakah sudah tepat sasaran atau dinikmati oleh oknum atau kelompok orang yang tidak berhak menerimanya,” katanya.
Karenanya, Ahmad Darwis meminta pemerintah memprioritaskan pengusutan, dan penungkapan hukum agar kebocoran tidak terjadi di masa yang akan datang.
“Ini persoalan serius, kita harus saling membahu karena kita yakini pasti ada penerima yang harusnya berhak, malah diterima oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dengan menyalahgunakan aturan,” ungkapnya.
Wakil rakyat Dapil Sumut 2 ini tidak memungkiri adanya permainan tingkat tinggi yang melibatkan orang-orang berpengaruh yang tak tersentuh hukum, sekaitan dengan bocornya dana bansos.
“Jangan ragu untuk bertindak jika mereka terbukti bersalah, dan kalau perlu Presiden memberikan instruksi keras agar pengusutan dana bansos diusut tuntas,” katanya.
Langkah Cepat
Ke depan, Ahmad Darwis meminta pemerintah untuk melakukan langkah-langkah cepat agar kebocoran tidak terjadi lagi. Selain melakukan revisi dan update data penerima secara berkesinambungan, dengan berintegrasi pada Data Dukcapil dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memastikan bantuan diberikan kepada yang benar-benar berhak.
Yang tidak kalah pentingnya, pemanfaatan teknologi diharapkan dapat menggunakan sistem digital berbasis NIK atau rekening yang terhubung langsung ke penerima.
“Ini penting agar masyarakat dapat mengakses informasi penerima bansos melalui aplikasi atau website resmi untuk mencegah penyimpangan,” ujarnya.
Ahmad Darwis juga mengingatkan kepada masyarakat untuk proaktif menyampaikan pengaduan jika ada penerima yang tidak layak atau ada warga miskin yang belum mendapat bantuan. (cpb)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
