Afif Abdillah Minta Pemko Medan Jamin Kesehatan Masyarakat

Afif Abdillah Minta Pemko Medan Jamin Kesehatan Masyarakat

  • Bagikan

MEDAN (Waspada): Anggota DPRD Kota Medan Fraksi NasDem, Afif Abdillah meminta Pemerintah Kota (Pemko) berkewajiban dan bertanggungjawab menjamin kesehatan warganya, karena sudah ada Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan.

“Perda ini sebagai payung hukum bagi pemerintah untuk merealisasikannya, karena di dalamnya dijamin hak-hak masyarakat,” tegas Afif pada Sosialisasi Perda Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan yang dilaksanakannya di Jln Tuba III Gg Tengah Link 13 Kel Tegal Sari Mandala II Medan Denai, Sabtu (18/9).

                                             

Dikatakan Ketua DPD Partai Nasdem DPRD Kota Medan ini mengakui, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih menjadi isu yang belum tuntas di masyarakat di tengah pandemi covid-19 ini. Sehingga program Universal Helth Corporate (UHC) di Kota Medan belum juga tercapai karena belum seluruh warga Kota Medan tercover Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) .

“Pemko Medan harus kejar untuk  mewujudkan pencapaian UHC ini agar
mengakomodir kesehatan seluruh masyarakat Kota Medan tanpa melihat strata sosialnya,” kata Afif.

Untuk itulah, Afif melalui Fraksi NasDem telah memperjuangkan dalam KUA PPAS P APBD 2021 Kota medan menambahkan sebanyak 100 ribu orang menjadi peserta BPJS gratis kelas 3 yang ditanggung Pemko Medan. “Target kita 200 ribu lagi bertambah, agar seluruh warga Kota Medan tercover BPJS. Tapi karena terkendala anggaran, maka 100 ribu dulu dan Alhamdulillah ini tertampung dalam APBD Kota Medan yang telah kita perjuangkan selama 2 tahun terakhir,” ungkap Afif.

Anggota Komisi II DPRD Medan ini juga mengingatkan warga yang melahirkan untuk memanfaatkan program Jaminan Persalinan (Jampersal). “Anggarannya banyak tapi tidak terserap. Jadi jangan sampai warga tidak menggunakan program ini,” ucap Afif.

DTKS
Dalam sosper yang menerapkan protokol kesehatan itu, Afif juga meminta kepada perangkat kelurahan di Kota Medan untuk pro aktif dalam pendataan warga miskin, khususnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Saat ini, pemerintah pusat telah memiliki program bantuan baru yang dimasukkan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Jadi, semua bentuk bantuan sosial, datanya akan diambil dari DTKS. Makanya, perangkat kelurahan harus pro aktif mendata warga miskin,” katanya.

Afif juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan ditengah pandemi covid 19, meski kasus positif telah menurun. “InsyaAllah, dalam dua bulan ke depan belajar Tatap Muka sudah diberlakukan, tapi begitupun protokol kesehatan tetap diterapkan agar pandemi berlalu,” tutur Afif.

Diketahui Perda No. 4 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan terdiri dari XVI Bab dan 92 Pasal. Bab I Pasal 1 di ketentuan umum disebutkan Sistem Kesehatan sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan kesehatan di wilayah Kota Medan.

Tujuan sebagaimana tertuang pada Bab II adalah untuk mewujudkan tatanan kesehatan yang mampu melibatkan partisipasi semua unsur terkait meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kota. (h01)

Teks
Anggota DPRD Kota Medan Fraksi NasDem, Afif Abdillah pada Sosialisasi Perda Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan yang dilaksanakannya di Jln Tuba III Gg Tengah Link 13 Kel Tegal Sari Mandala II Medan Denai, Sabtu (18/9). Waspada/Yuni Naibaho

  • Bagikan