Waspada
Waspada » Ada Sentimen Dan Ketidakadilan Pada Proses Hukum HRS
Medan

Ada Sentimen Dan Ketidakadilan Pada Proses Hukum HRS

FACHRY Aidulsyah, Peneliti Pusat Penelitian Kewilayahan (P2W) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jakarta. Ada sentimen dan ketidakadilan pada proses hukum HRS. Waspada/Ist
FACHRY Aidulsyah, Peneliti Pusat Penelitian Kewilayahan (P2W) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jakarta. Ada sentimen dan ketidakadilan pada proses hukum HRS. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Meski proses hukum terhadap pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab terus berlangsung nantinya, namun terkesan ada sentimen dan ketidakadilan pada proses hukum HRS itu.

“Bahkan kita melihat dari kasus ini yaitu kaitan penahanan terhadap HRS atas pelanggaran protokol kesehatan (Prokes) ini artinya, adanya sentimen pemerintah terhadap kelompok Front Pembela Islam (FPI) itu jelas terlihat,” ujar Fachry Aidulsyah (foto), kepada Waspada, Minggu, (13/12) .

Peneliti Pusat Penelitian Kewilayahan (P2W) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jakarta menyikapi proses hukum yang dialami HRS saat ini.

Menurut Fachry, ada sentimen dan ketidakadilan yang dipertontonkan pemerintah pada proses hukum HRS tampaknya berkaitan dengan intrik elit politik, baik menyangkut Pilpres yang lalu, maupun yang akan datang.

Sentimen ini juga merupakan bagian permainan elit politik untuk meredam atau melihat figur yang akan maju dalam Pilpres mendatang.

Itu jelas terlihat, saat kelompok FPI yang dipimpin HRS tersandung masalah pelanggaran hukum Prokes, dukungan kepada HRS pun muncul dari pendukung Prabowo dari Pilpres yang lalu.

Sebaliknya pun demikian kasus ini juga mendapat respon dan dukungan dari para pendukung Jokowi dan Makruf Amin apa yang dilakukan polisi dengan ditahannya HRS.

Fachry mengungkapkan, dari hasil penelitian LIPI, sejak kepulangan HRS ke Indonesia yang disambut ribuan simpatisannya dan juga acara Maulid Nabi di Petamburan yang berlangsung pada malam hari, kerumunan massa simpatisan HRS itu sangat luar biasa.

Tapi pada saat acara itu berlangsung negara cenderung tanda kutip ‘tidak hadir dan terjadi pembiaran.

Padahal siang harinya juga sudah sangat ramai, namun negara membiarkannya.

Sementara, pihak aparat yang ikut mengawasi acara Maulid tersebut juga bukan jumlah yang sedikit dan boleh dikatakan juga mengabaikan Prokes, papar Fachry yang dia juga mengikuti acara yang berlangsung di Petamburan saat itu

Jebakan Politik

Menurut dia, ada semacam jebakan politik untuk membungkam HRS. Karena sentimen politik lebih dikedepankan daripada apa yang sebenarnya terjadi.

Dikatakan Fachri, dalam kasus HRS melanggar Prokes yang menimbulkan kerumunan dan di proses secara hukum memang itu tidak bisa dihindari.

Namun pemerintah juga seharusnya merespon ada kasus serupa yang juga menimbulkan kerumunan seperti acara di Tangerang dengan acara yang sama oleh kelompok lain.

Begitu juga berbagai kegiatan yang bukan dilakukan kelompok FPI dan juga menimbulkan keramaian. Namun, pemerintah tidak meresponnya. Sementara saat FPI melakukan acara dan menimbulkan keramaian, oleh pemerintah justru meresponnya berlebihan.

“Kita melihat ada sentimen pemerintah terhadap kelompok FPI,” ungkap Fachry.

Secara formil, penangkapan HRS yang nantinya dipenjarakan adalah satu hal yang dapat dibenarkan. Tapi secara etis negara juga seharusnya mencoba menangkap kejadian yang sama yaitu kegiatan yang menimbulkan keramaian seperti di Tangerang tersebut.

Penghasutan

Sementara selain masalah Prokes sebagai pelanggaran hukum yang ditimpakan kepada HRS, HRS juga dijerat hukum pasal 160 KUHP tindak pidana penghasutan dengan ancaman penjara paling lama enam tahun.

Menurut alumni Fisipol UGM ini, bila berbicara adanya pidana penghasutan, sebenarnya ini juga terjadi ketidakadilan, kenapa?

“Memang bila dikatakan apa yang dilakukan kelompok FPI dengan narasi-narasi yang mereka lemparkan ke masyarakat, ya, ada indikasi ke ranah itu,” katanya.

Namun pemerintah juga seharusnya melakukan hal yang sama melalui para buzer-buzernya membuat narasi-narasi yang dilontarkan juga sangat sadis. Itu bisa kita lihat seperti narasi-narasi yang dilontarkan Denny Siregar atau Abuzanda.

Namun kembali, pemerintah seolah-olah tidak merespon akan hal itu. Justru, sentimen pemerintah terhadap kelompok HRS ini responnya berlebihan. Sentimen inilah kita sebut memang pemerintah tidak berkeadilan.

Seolah-olah para buzzer tersebut dilindungi negara. Semestinya, para buzer ini juga harus mendapat perlakuan yang sama telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghasutan.

Namun kembali pemerintah melakukan ketidak adilan. “Itu artinya, hukum tidak bergerak,” cecar Fachry.

Memang lanjut Fachry, dengan memanfaatkan para buzzer tersebut elit negara ada yang terbantu dan diuntungkan terutama untuk melihat kondisi dan tanggapan masyarakat dari buzer-buzer tersebut.

Dan melihat mana yang lebih menguntungkan. Ditanya bila nantinya HRS dipastikan menuai hukuman atas pelanggaran Prokes karena menimbulkan kerumunan dan ancaman atas adanya hasutan yang dilakukan menurut aparat keamanan.

“Bila itu itu terjadi, dipastikan, para simpatisan FPI akan semakin berkembang di berbagai daerah. Itu tidak bisa dihindari,” pungkas Fachry. (clin)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2