20 Tersangka Kerusuhan Di Madina

20 Tersangka Kerusuhan Di Madina

  • Bagikan
KAPOLDASU Irjen Pol. Martuani Sormin didampingi sejumlah pejabat Poldasu menjelaskan penyebab aksi kerusuhan di Madina, Rabu (8/7) di Mapoldasu. Polisi sudah tetapkan 20 tersangka kerusuhan di Madina. Waspada/gito ap
KAPOLDASU Irjen Pol. Martuani Sormin didampingi sejumlah pejabat Poldasu menjelaskan penyebab aksi kerusuhan di Madina, Rabu (8/7) di Mapoldasu. Polisi sudah tetapkan 20 tersangka kerusuhan di Madina. Waspada/gito ap

MEDAN (Waspada): Penyidik Polda Sumut menetapkan 20 orang sebagai tersangka kerusuhan di Desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal atau Madina.

Dari 20 tersangka kerusuhan di Madina itu, 18 orang dibawa ke Poldasu, sedangkan dua lainnya tetap diproses di Polres setempat, karena berstatus sebagai pelajar.

Sementara satu orang lagi berinisial RS disinyalir sebagai aktor intelektual kerusuhan masih diburon.

Kapolda Sumut Irjen Pol. Martuani Sormin kepada wartawan, Rabu (8/7) di Mapoldasu menjelaskan, peran ke 20 tersangka kerusuhan di Madina yang diamankan beragam.

“Mulai dari provokator dan penghasut massa, pelempar batu ke polisi, hingga melakukan pembakaran terhadap kendaraan dan memblokade jalan,” sebutnya.

Kapolda menjelaskan, sebelum kerusuhan terjadi, massa menyebut diri sebagai Perkumpulan Mahasiswa Mompang Menolak Kepala Desa Mompang Julu, Kec Panyabungan Utara, melakukan unjukrasa.

Mereka minta  kepala desa mundur dari jabatannya karena menilai pembagian bantuan langsung tunai  (BLT) dianggap tidak merata.

“Aksi diawali dengan membakar ban. Namun massa tidak terkendali, kemudian melempari polisi, sehingga terjadilah pembakaran dua mobil dan satu sepeda motor,” ujarnya.

Dia mengaku telah berhasil mengungkap pemicu kerusuhan yang berujung anarki tersebut.

“Modusnya untuk mendapat keuntungan, di mana aktor mendapat 30 persen dari dana desa (DD). Jatahnya, kalau kades tidak memenuhi 30 persen, dia (aktor) akan (melakukan) unjuk rasa,” ujar Kapolda.

Menurut Kapolda, apa yang dilakukan kepala desa sudah tepat. Sebab kepala desa sudah bertindak dengan benar dengan melakukan musyawarah kepada masyarakat.

“Dari Rp600 ribu dana BLT mereka setuju dibagikan Rp200 ribu/KK, sehingga warga yang layak menerima bantuan sekira Rp300 ribu/KK mendapatkan semuanya,” katanya.

Kapolda mengimbau kepada kepala desa se Sumut bila mendapat kasus serupa di wilayahnya untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian setempat.

“Laporkan ke Polda atau Polres, pasti akan kami tindak,” tegasnya.

Sedangkan terhadap para tersangka, Kapolda mengatakan, masing-masing akan dijerat dengan pasal berbeda sesuai dengan bukti yang ada dan peran masing-masing. (m10)

  • Bagikan